Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dekrit (Jurnal Hukum Dan Keadilan) De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)
Dr. Sugiharto
Universitas Bhayangkara Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMIDANAAN MODEL DOUBLE TRACK SYSTEM BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Taufikur Rohman; Sugiharto
Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/dekrit.v13n1.155

Abstract

Maraknya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasimenunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih lemah. Karena itupenyelesaian perkara pidana korporasi tidak boleh hanya menerapkan sanksi pidana secarautuh, tetapi juga diimbangi dengan sanksi tindakan sebagai bentuk pendidikan moral terhadapkorporasi agar tidak mengulangi kejahatan dan dapat membawa dampak positif bagimasyarakat. Karena itu konsep pemidaaan sistem dua jalur (double track system) bisadigunakan sebagai penerapan sanksi yang efektif dalam pertanggungjawaban pidanakorporasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptualapproach), pendekatan analitik (analytical approach) dan pendekatan studi dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukumsudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex generalis)maupun yang bersifat khusus (lex specialis). Pemidanaan model double track system dapatsecara efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Fungsi sanksipidana dan sanksi tindakan adalah untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagikorporasi agar tidak melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32Tahun 2009 pada pasal 119 telah mengatur konsep pemidanaan model double track system.Sehingga menjadi dasar pemidanaan model double track system bagi korporasi yangmelakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kedudukan Korporasi sebagai subjek hukumtelah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup. Karena korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalamUndang-undang tentang lingkungan hidup, maka Korporasi dapat dikenaipertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.
Comparative Perspectives on Asset Forfeiture as a Mechanism for Recovering State Losses from Corruption Maharani ‘Ainul Qolbi Fadhilah; Sugiharto
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 4 Issue 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/derecht.v4i2.442

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that continues to increase alongside development and technological advances, causing significant social and economic harm. Despite various legislative efforts, law enforcement still faces difficulties in tracing and recovering criminal proceeds. This study employs a normative legal method using a statute approach to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes and its amendment, combined with a comparative approach examining asset forfeiture frameworks in the Netherlands, the United States, and the United Kingdom. It analyzes how the Asset Forfeiture Bill can facilitate the recovery of state losses arising from corruption under Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law. The findings indicate that following Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, which removed the word may from both provisions, state financial loss must be established as an actual and certain loss. This development strengthens the relevance of asset forfeiture as a mechanism that directly targets criminal proceeds without relying solely on a criminal conviction. The comparative analysis shows that the Netherlands is developing its framework through the Asset Recovery Guide, the United States implements the Civil Asset Forfeiture Reform Act through specialized institutions, and the United Kingdom applies the Proceeds of Crime Act 2002, enabling civil recovery without a criminal conviction. Accordingly, the Asset Forfeiture Bill should be enacted promptly by reinforcing its non-conviction-based in rem mechanism, inter-agency coordination, and international cooperation to enhance anti-corruption enforcement and restore public trust in Indonesia's legal system.
Co-Authors Maharani ‘Ainul Qolbi Fadhilah Taufikur Rohman