Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIROKRASI PANCASILA
Wawan Tri Juniarto
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Madiun
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN BUPATI TERHADAP PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN Mahmud Rifa'i; Wawan Tri Juniarto
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma baru pembangunan adalah mengutamakan peran aktif atau partisipatif masyarakat dan institusi lokal dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta lapangan kerja bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah sejauh mana peran Bupati terhadap kajian terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di tinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, kajian pustaka dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis peran Bupati terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan adalah sangat penting. Aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis menunjukkan dasar yang kuat terkait peran Bupati dalam bentuk peraturan pemerintah daerah dengan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup yang jelas.
KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA / BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMADI KABUPATEN MADIUN(PENDEKATAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS) Mahmud Rifa'i; Wawan Tri Juniarto
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.916 KB)

Abstract

Kabupaten Madiun memiliki banyak desa dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan ada pula yang didorong dan mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada. Sebagian besar BUM Desa/BUM Desa Bersama diberikan stimulan modal awal dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama. Namun, banyak BUM Desa/Bum Desa Bersama yang belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengembangan dengan landasan hukum yang tepat, baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Peraturan Bupati Madiun tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (dengan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, Focus Group Discussion (FGD), dan public hearing. Hasil kajian teoritis dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pemerintah Kabupaten Madiun berwenang mengatur Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Kabupaten Madiun melalui Peraturan Bupati yang meliputi pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat terhadap Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat mengikat seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama serta masyarakat di Kabupaten Madiun.
Co-Authors Mahmud Rifa'i