Hardi Warsono
Program Studi Administrasi Publik

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG Faishal Rafiif Thamrin; Raden Slamet Santoso; Hardi Warsono
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41299

Abstract

Permasalahan kependudukan masih menjadi sebuah persoalan di Indonesia termasuk Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, salah satunya pencatatan penduduk. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan dengan mengeluarkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program nasional yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Indonesia bertujuan untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak-anak di Indonesia sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang cukup baik, namun terdapat kekurangan pada aspek ketetapan kebijakan, ketetapan pelaksana, dan ketetapan target. Kemudian, terdapat faktor pendorong implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu pada fasilitas dan kerja sama pihak ketiga, sedangkan faktor penghambatnya yaitu pada kegiatan sosialisasi, peraturan KIA, dukungan sektor lain, dan masyarakat.
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT MELALUI PROGRAM CALL CENTER U-GARUDA 112 DI KABUPATEN KUDUS Rulla Hasna Kamila; Hardi Warsono; R Slamet Slamet
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41361

Abstract

The potential for disasters in various parts of Indonesia from year to year is very threatening to people's lives, one of which is in Kudus Regency. Kudus Regency has the potential for floods, landslides, strong winds, fires, and droughts due to low topographic conditions, heat intensity, and steep slopes. Thus, the government issued a policy in the form of the U-Garuda 112 call center program as an emergency response service when experiencing disaster and emergency events. However, its practice shows problems that it does not yet have a specific and clear local regulation on 112 services, human resources, infrastructure, and budget have not reached the target, there is a data gap that occurs with the reported data, prank calls, lack of information disclosure and does not yet have an official website. The purpose of this study is to evaluate the U-Garuda 112 call center program policy and analyze the supporting and inhibiting factors for program evaluation. This research uses Bridgman and Davis policy evaluation indicators and Muh. Mujab's supporting and inhibiting factors for program evaluation. This research uses descriptive qualitative methods through interviews, observation, and documentation. The results showed that the U-Garuda 112 program has not run well and effectively due to constraints in the quality of human resources and infrastructure, lack of role clarity, and lack of fulfillment of tasks and functions. Supporting factors for program evaluation are financial support, general and community management, apparatus dominance in policy, private involvement, and stakeholder commitment. Meanwhile, the inhibiting factors are lack of understanding of the program, miscommunication, sectoral ego, difficulty in being on time, and lack of involvement of other agencies. Recommendations that can be given are to conduct regular coordination and open communication, conduct routine maintenance on the system, conduct active and massive socialization, and improve regulations, agendas, and information disclosure.