<![CDATA[Kebijakan percepatan penurunan stunting sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menurunkan kasus stunting. Dalam keberjalanan kebijakan ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi seperti masih tingginya kasus stunting di Kecamatan Semarang Barat, kurangnya pengetahuan tentang gizi, adanya kasus ibu hamil anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) serta kurangnya partisipasi swasta. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Semarang Barat melibatkan berbagai pihak. Dalam mengoptimalkan peran setiap stakeholders yang terlibat maka diperlukan adanya pengidentifikasian peran stakeholders. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi stakeholders, peran stakeholders dan faktor pendorong dan penghambat peran stakeholders. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Semarang Barat terbagi atas tiga kelompok stakeholders yakni stakeholders pemerintah, masyarakat dan swasta. Berdasarkan perannya dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Semarang Barat, stakeholders memiliki peranan sebagai policy creator, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator. Peranan yang dilakukan oleh stakeholders telah memenuhi klasifikasi peran stakeholders, meskipun masih memiliki beberapa kendala dan tantangan. Faktor penghambat peran stakeholders berasal dari perspektif aktor dan partisipasi aktor. Sedangkan, faktor pendorong berasal dari aksesibilitas aktor dan penentu tindakan. Saran dalam penelitian ini yaitu puskesmas perlu melakukan sosialisasi secara lebih rutin dan intensif, pemerintah Kota Semarang mendorong keterlibatan swasta dan Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan pelatihan penggunaan alat antropometri kepada kader posyandu secara intensif.]]>
