<![CDATA[Mildza Triyanda Nurshalihah, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ildzatriyanda@student.ub.ac.id Abstrak Putusan MK No.35/PUU-X/2012 pengakuan hak atas tanah MHA harus diikuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan operasional untuk menjalankannya, ini juga agar dapat memenuhi tujuan Pasal 19 UUPA. Wujud pengakuan dan perlindungan hak atas tanah MHA pada tanah ulayat dengan cara penunjukan secara sepihak harus dikoreksi dengan melakukan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan oleh MHA. Perlindungan hak atas tanah MHA harus diiringi dengan pengakuan negara yaitu oleh PEMDA. Terbuka peluang dalam pendaftaran tanah melalui peraturan bersama walaupun ada kendala yaitu masih menempatkan MHA sejajar dengan subyek hal lain (personal, dan badan usaha), belum dilihat sebagai pihak yang dapat menjalankan peran pemegang HMN dan juga kategori hak perseorangan sedangkan MHA mengenal hak perseorangan, kolektif, dan komunal. Akibat hukum atas pendaftaran tanah ulayat menjadi tanah hak milik ialah dengan sah-nya atas perpindahan status tanah ulayat terhadap penguasaan tanah dengan adanya bukti dan alat bukti tertulis yang dapat dinamakan dengan alas hak. Lembaga adat manjadi lembaga yang bewenang untuk menerbitkannya alas hak tanah. Alas hak tanah yang diterbitkan oleh lembaga adat menjadi bukti pertama dan menjadi dasar bagi MHA yang sebagai pemilik tanah. Walaupun keberadaan tanah ulayat akan menjadi hilang sehinggs agar tanah ulayat tidak hilang setelah melakukan proses kepemilikan hak milik maka sebaikanya lembaga adat mengeluarkan sertifikat yang memuat perjanjian tanah tersebut tidak dapat di jual-beli ataupun digadaikan pada pihak luar MHA. Kata Kunci: tanah, hukum adat, hak milik, agraria Abstract The Decision of Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 implies that the recognition of the right to the land of adat people must be followed by the government regulation and operational regulation to allow for execution and to ensure that the aspects in Article 19 of Basic Agrarian law (UUPA) are fulfilled. The recognition and protection of the right to the land of adat people under ulayat right by arbitrary appointment must be corrected by setting bordering lines, mapping, and setting the area performed by adat people. The protection of the land of the adat people should go along with the recognition given by the state, particularly regional governments. There are opportunities for land registration under joint regulation amidst the issue that puts adat people equal to other subjects (personal and business entities). The adat people are not seen as capable of playing the role as a holder of HMN and the category of personal rights, while adat people recognize personal, collective, and communal rights. The legal consequence of the registration of ulayat land, converting it to the land under freehold title takes the validity of the conveyance of the status over ulayat right toward land ownership with the presence of written evidence serving as a notarial deed. A customary organization serves as an authorized body to issue this deed that should serve as the first proof and the basis for the adat people as the owners of the land concerned. To ensure continuous and legal ownership of the land, the customary organization needs to issue a certificate bearing the statement implying that this land is not for sale or cannot be pawned for outsiders other than adat people. Keywords: land, adat law, freehold title, agrarian]]>
