<![CDATA[Aisyah Hana Tsabita, Fachrizal Afandi, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aisyatsa@gmail.com Abstrak Pemberian akses kepada narapidana terhadap hak-haknya di dalam Lapas merupakan bagian dari pelayanan bagi narapidana. Pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana di bagian pemasyarakatan yang bertugas memberikan pelayanan sebagaimana tersebut di atas. Layanan yang tepat dan perawatan yang diberikan harus melibatkan partisipasi dan tindakan sipir departemen pemasyarakatan, narapidana, dan anggota masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan dan asuhan yang diberikan kepada narapidana di Lapas Kelas I Kota Malang, faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana dan batasan pihak dalam memberikan hak dan kewajiban kepada narapidana, mengingat hal ini Lapas tidak dirancang untuk menampung narapidana apalagi setelah UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disahkan menggantikan UU sebelumnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi mengenai dinamika sistem pemasyarakatan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana yang harus kehilangan kebebasannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mempelajari data sekunder sebelum data primer yang diambil dari lapangan diamati. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelayanan dan pengasuhan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dinilai sudah tepat dan hak serta kewajibannya telah terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, pelaksanaan asesmen oleh sipir yang bertugas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dinilai kurang efektif karena beberapa faktor penghambat. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pelayanan dan perawatan yang diberikan kepada narapidana oleh sipir, narapidana, dan anggota masyarakat. Kata Kunci: hak tahanan, pelayanan tahanan, wali pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Abstract Giving inmates access to their rights in a correctional institution is part of the service for inmates. A correctional department is one of the implementation units in a correctional section responsible to give service as mentioned above. Proper service and care given should involve the participation and action of correctional department wardens, inmates, and members of the public. This research aims to find out the implementation of service and the care given to inmates in the Correctional Department Class I in Malang, hampering factors in meeting the rights of the inmates and limit of the department in giving rights and obligations to inmates, considering that this department is not designed to house prisoners especially after Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions was passed replacing the previous Law. This amendment is intended to provide solutions regarding the dynamics of the system of correctional institutions and the treatment given to the inmates who have to lose their freedom. This research employed an empirical-juridical method by studying the secondary data before primary data taken from the field were observed. This research reveals that service and care given to the inmates of the correctional department is considered appropriate and their rights and obligations have been fulfilled according to current laws. However, the implementation of the assessment by the wardens in charge of the Department of Correction Class I in Malang is considered ineffective due to several impeding factors. This research is expected to support the service and care given to inmates by the wardens, inmates, and members of the public. Keywords: the rights of inmates, correctional service, correctional guardian, correctional counselor, Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions]]>
