<![CDATA[Farzha Wiradhika Muttaqin, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: farzhawiradhikam@gmail.com Abstrak Problematika hukum pada penelitian ini yang kemudian diangkat oleh penulis beranjak dari kekaburan hukum yang terletak pada Pasal 15 (3) dan Pasal 234 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Secara khusus, kekaburan hukum dalam pasal-pasal a quo terletak pada frasa “harus independen†yang memiliki makna sangat luas dan cenderung multitafsir. Berdasarkan pemaparan diatas, skripsi ini mengerucutkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa urgensi dari indikator yang tepat dalam hal independensi Pengurus dan/atau Kurator ditinjau dari asas kepastian hukum? dan (2) Bagaimana rekonstruksi pengaturan independensi Pengurus dan/atau Kurator yang tepat dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta Debitur? Adapun penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Setelah ditinjau berdasarkan teori kepastian hukum yang diprakarsai oleh Gustav Radbruch dan berbagai landasan seperti filosofis, yuridis, sosiologis, dan ekonomis, ketentuan ini terasa semakin penting untuk diperjelas pengaturannya agar memberikan kepastian hukum. Rekonstruksi pengaturan indikator independensi yang tepat bagi Pengurus dan/atau Kurator mengerucut kepada 3 pilar utama. Indikator-indikator a quo diantaranya adalah tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan ekonomis. Sebagai upaya untuk mewujudkannya, indikator independensi dan ketentuan terkait lampiran bukti-bukti yang dianjurkan untuk mendukung proses pembuktian begitu penting untuk dimanifestasikan pada peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: independensi, pengurus dan/atau kurator, kepastian hukum Abstract This research departed from the issue of the vagueness of law in Article 15 (3) and Article 234 (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. Specifically, the vagueness of norms of the Articles concerned lies in the phrase “harus independen†(must be independent), which carries broad meaning and is prone to multi-interpretations. From this issue, this research focuses more on investigating the following problems: (1) What is the proper urgency of indicators in the independence of administrators and/or the trustee seen from the perspective of legal certainty? And (2) how is the regulation of the independence of the administrators and/or trustees properly constructed in the administration and/or the execution of the debtor’s asset? This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case approaches. Analyzed based on the theory by Gustav Radbruch and philosophical, juridical, sociological, and economic bases, it is essential to set an elaborate regulation to guarantee legal certainty. The proper reconstruction of the regulation regarding the indicators of independence of administrators and/or trustees refers to three pillars. The indicators refer to the absence of legal connection, the absence of familial connection, and the absence of economic connection. The independence and provisions regarding the evidence suggested to support the process of presenting proof must be manifested in the legislation. Keywords: independence, administrator and/or trustee, legal certainty]]>
