<![CDATA[Wahyu Firmansyah Maarif, Budi Santoso, Zora Febriena Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: swahyuf@gmail.com Abstrak Badan usaha milik negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Proses implementasi tata kelola perusahaan yang baik tersebut tidak lepas dari peran pekerja. Pekerja tidak hanya berperan sebagai pelaksana perintah perusahaan, namun juga memiliki peran sebagai pemangku kepentingan yang kedudukannya setara dengan perusahaan yang harus dipenuhi segala macam haknya utamanya terkait remunerasi dan kesejahteraan. Hubungan setara antara perusahaan dan pekerja tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam hubungan antara perusahaan dengan pekerja di PT Petrokimia Gresik terdiri atas kebijakan skema remunerasi bagi pekerja serta pemenuhan hak-hak kesejahteraan pekerja yang telah disesuaikan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan/kewajaran. Hambatan berupa 5 hambatan strategis dan 98 hambatan teknis. Upaya mencegah hambatan didasarkan atas upaya preventif melalui LKS Bipartit dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan berdasarkan upaya represif melalui penyediaan aplikasi Petrostar, Mekanisme Keluh Kesah serta penerapan Peraturan Disiplin Karyawan. Kata Kunci: tata kelola perusahaan yang baik, hubungan kerja, hubungan industrial Abstract A State-Owned Enterprise is obliged to implement the principles of good corporate governance in the domain of a company of the enterprise of the state pursuant to the provision of the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (henceforth referred to as the Regulation of BUMN Minister) Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in a State-Owned Enterprise (henceforth referred to as BUMN). The process of the implementation of good corporate governance is inseparable from the role of employees. Workers not only do instructions of the company they work at but they also serve as stakeholders that receive remuneration and welfare on equal footing with those of the company. The connection between the company and its employees also serves as the indicator in the implementation of the principles of good corporate governance in the domain of BUMN according to the Decree of the Secretary of BUMN Minister Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation in the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. The research results reveal that the implementation of the principles of good corporate governance in this corporate relation between the company and its employees in the case of PT Petrokimia Gresik involves the policy of remuneration scheme for workers and the fulfillment of welfare rights for workers that have been adjusted to the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and equality/fairness. Furthermore, there are also five hindrances in the strategies and 98 technical hindrances. Preventive measures are taken through LKS Bipartite and the implementation of the Anti-Bribery Management System, while preventive measures take into account Petrostar application, grievance mechanism, and the implementation of Discipline for employees. Keywords: good corporate governance, work relations, industrial relations]]>
