<![CDATA[Paskalis Wira Di Toba Manurung, Alfons Zakaria, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: paskalismanurung21@gmail.com Abstrak Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Urgensi Kriminalisasi Pada Pelaku Tindakan Lobi Tidak Terdaftar di Indonesia Ditinjau dari Perpektif Tindak Pidana Korupsi. Pilihan terhadap tema tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya peraturan yang mengatur tindakan lobi di Indonesia sehingga berpotensi pada penanganan kasus korupsi dan pembentukan kebijakan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah urgensi membentuk pengaturan pidana pada tindakan lobi yang tidak terdaftar? (2) Bagaimana formulasi pengaturan mengenai lobi di masa yang akan datang? Hasil penelitian atas rumusan masalah tersebut memperoleh jawaban berupa perlunya peraturan tindakan lobi di Indonesia berupa pengaturan pendaftaran. Pendaftaran tersebut juga harus dibarengi dengan sanksi pidana bagi pelobi yang melanggar. Pendaftaran tersebut menjadi urgensitas mengingat lobi sangat erat kaitannya dengan korupsi. Kaitan erat tersebut menimbulkan urgensi berupa adanya potensi konflik kepentingan dan transaksi politik yang tidak jujur dalam hal pembuatan kebijakan. Kemudian terdapat penurunan integritas pemerintah karena ketidakpercayaan publik akan sektor pembentukan kebijakan. Dan terakhir hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pembuatan kebijakan yang buruk dan tidak berpihak kepada masyarakat. Kata kunci: lobi, tindak pidana korupsi, konfik kepentingan Abstract This research investigates the urgency of criminalization over unregistered lobbying in Indonesia seen from the perspective of corruption as a crime. This research topic departed from the absence of regulatory provisions governing lobbying in Indonesia, which is likely to emerge in corruption cases and policy-making in Indonesia. Departing from this issue, this research investigates (1) the urgency of drafting criminal regulation concerning unregistered lobbying and (2) the formulation of the regulation concerning unregistered lobbying in the future. The research results have found that lobbying in Indonesia involves regulation concerning registration. This registration should also come with criminal sanctions imposed on lobbyists violating the rules. This registration represents the urgency, considering that lobbying is closely related to corruption. Furthermore, this close relationship between the two has sparked urgency of thepotential for conflict of interest and political transaction that is dishonest in policy-making. The integrity of the government will also worsen due to public distrust in the policy-making sector. All these issues will negatively affect people and are not pro-people. Keywords: lobbying, corruption as a crime, conflict of interest]]>
