<![CDATA[Sheila Pravita Adamto, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sheilapravita@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mempelajari masalah mengenai persetujuan korban kekerasan seksual, mengingat victim blaming semakin sering dalam penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat (2) huruf b, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, khususnya pada Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, l, dan m berfokus pada frasa "bertentangan dengan kehendak korban" atau "tanpa persetujuan korban" (tanpa persetujuan korban), yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyelidiki permasalahan-permasalahan berikut: (1) Pengaturan mengenai persetujuan korban atas kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia, dan (2) Pengaturan ideal mengenai persetujuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Pengaturan persetujuan korban dalam lingkup perguruan tinggi di Indonesia dapat mengacu pada KUHP Kanada, kebijakan yang mengatur kekerasan seksual, dan pemikiran yang diungkapkan oleh feminis untuk mendapatkan batasan yang jelas mengenai persetujuan korban kekerasan seksual. Reformulasi peraturan ini bertujuan untuk menyatakan apa saja yang "diperbolehkan" dalam hal ini agar tidak meninggalkan korban dengan tanggung jawab dan menyalahkan korban. Namun, asumsi kekerasan seksual dalam hal ini mungkin berasal dari asumsi pelaku dalam persetujuan yang diberikan oleh korban. Kata Kunci: kekerasan seksual, persetujuan, perguruan tinggi Abstract This research studies the issue of the consent of victims of sexual violence, considering that victim blaming is getting more frequent in law enforcement in the case of sexual violence in universities. Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, Article 4 Paragraph (2) letter b, and the Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities, particularly in Article 5 Paragraph (2) point b, f, g, h, l, and m focus on the phrase “bertentangan dengan kehendak korban†(against the victim’s will) or “tanpa persetujuan korban†(without the victim’s consent), while the latter needs further explanation. Departing from this issue, this research investigates the following problems: (1) the regulation concerning the victims’ consent to sexual violence in universities in Indonesia, and (2) the ideal regulation concerning the consent of victims of sexual violence in Indonesia. The regulation of consent of victims within the scope of universities in Indonesia may refer to the Criminal Code of Canada, policies regulating sexual violence, and thoughts expressed by feminists to get clear boundaries regarding the consent of victims of sexual violence. The reformulation of the regulation aims to state what is “allowed†in this matter and to not leave victims with responsibilities and victim blaming. However, the assumption of sexual violence in this matter may stem from the assumption of offenders in the consent given by victims. Keywords: sexual violence, consent of victims, university]]>
