<![CDATA[Nur Muhammad Kasyiful Khofa, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kasyifulkhofa@student.ub.ac.id Abstrak Autopsi merupakan pemeriksaan tubuh mayat secara pembedahan kematian agar memahami penyebab kematian, dan memahami terdapatnya luka ataukah penyakit. Namun berdasarkan praktik sering adanya penolakan melalui kelompok korban pada proses Autopsi dikarenakan melanggar adat istiadat atau keagamaan dan sering juga dikabulkan penyuduk maka bisa memberikan akibat terlambatnya acara pidana yang tengah dilaksanakan. Kenyataannya pada Pasal 222 KUHP sudah dijelaskan bahwasanya siapa saja yang menghalangi proses autopsi dapat dijatuhi hukuman pidana. Tetapi, pada Pasal 134 KUHAP ternyata penolakan keluarga dengan tersirat seolah tidak dilarang dikarenakan pada rumusan pasal tidak adanya keterangan lebih mendalam terkait penolakan keluarga. Hal ini merupakan celah agar tidak dilakukan Autopsi pada korban kejahatan yang meninggal dunia. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan: (1) Bagaimana rekonstruksi hukum pidana pada saat ini (ius constitutum) terkait dengan pengaturan autopsi pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan? (2) Bagaimana konstruksi yuridis ideal hukum pidana tentang pengaturan autopsi di masa mendatang (ius constituendum)? Penelitian yang dipakai penulis merupakan penelitian yuridis normativ. Metode penelitian hukum yang dilaksanakan secara melakukan penelitian bahan hukum sekunder, primer, tersier secara meneliti KUHP, KUHAP, Peraturan Kapolri. Peneliti mempergunakan buku dan aturan udang-undang lainnya juga yang berhubungan langsung dengan proses autopsi berdasarkan hubungan dengan proses pembuktian tindak pidana. Berlandaskan hasil penelitian dengaan metode tersebut, peneliti mendapatkan jawbaan atas rumusan masalah. Kata Kunci: rekonstruksi, autopsi, penyidikan Abstract Autopsy involves the act of dissecting a human cadaver to find out what has caused someone’s death and to discover any wound or particular disease. However, some practices of autopsy have triggered an outcry from the parties of the victim as they believe this violates customary or religious values while this autopsy was granted by the enquirer. This clash has often delayed the ongoing litigation. Article 222 of the Penal Code asserts whoever hampers the process of autopsy is subject to criminal sanctions. However, Article 134 of the Criminal Code Procedure implies that objection coming from the family of the victims is accepted while no further elaboration on this objection is given. This situation is seen as a loophole hampering the autopsy of the deceased as the criminal victim. This research aims to investigate (1) how is reconstruction of criminal law in the present time (ius constitutum) regarding the regulation of autopsy in an enquiry process over a murder case? and (2) what ideal juridical construction of criminal law can be proposed regarding the regulation of autopsy in the time to come (ius constituendum)? This research employed normative-juridical methods. The data consisted of primary, secondary, and tertiary materials to observe the Penal Code, Criminal Code Procedure, and the Regulation of the Chief of Indonesian National Police. This research also garnered information from books and other laws directly relevant to the autopsy linked to the process of presenting the evidence of a criminal case. From the above analysis, this research leads to the answer to the problems investigated. Keywords: reconstruction, autopsy, enquiry]]>
