<![CDATA[Lila Luthfia, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lila.luthfia1@gmail.com Abstrak Penelitian skripsi ini mengangkat sebuah tema terkait penyalahgunaan VPN. Akibat fenomena Revolusi Industri 4.0, segala hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat mengalami proses digitalisasi. Tingginya biaya yang diperlukan serta sulitnya proses penegakan hukum pidana dalam ruang siber menjadi sebuah masalah besar yang harus dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan VPN dapat menjadi sebuah hal yang cukup menyulitkan proses penegakan hukum dalam ruang siber apabila disalahgunakan. Sehingga, apabila merujuk pada permasalahan yang telah disampaikan maka penulis mendapatkan sebuah rumusan masalah yakni: (1) Apa urgensi penyusunan pengaturan penyelenggaraan VPN sebagai suatu bentuk upaya penegakan hukum pidana dalam ruang siber? (2) Bagaimana pengaturan pada masa mendatang yang tepat tentang penyelenggaraan VPN? Pada pelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Bahwa terdapat berbagai faktor yang menimbulkan urgensi pada pengaturan penyalahgunaan VPN adalah penyalahgunaan untuk melakukan tindakan yang dilarang hukum, mengganggu keamanan jaringan, meningkatkan resiko malware dan virus, mempersulit proses penyidikan dalam ruang siber, serta pelanggaran privasi. Serta sebuah pengaturan mengenai VPN sebagai suatu bentuk penegakan hukum. Sehingga sebagai solusi penyalahgunaan yang telah dipaparkan, penulis juga mencantumkan usulan terkait peraturan tentang VPN di masa mendatang yang didasarkan pada studi perbandingan dengan negara China dengan menambahkan suatu pembatasan sebuah koneksi pada data center yang berada diluar yurisdiksi Indonesia. Kata Kunci: urgensi, penyalahgunaan VPN, penegakan hukum, ruang siber Abstract This research discusses the issue of the inappropriate use of VPNs. This topic departed from the phenomenon of Industrial Revolution 4.0, bringing the world to the era of digitization. Impeding issues in law enforcement in criminal cases in cyberspace due to high costs in Indonesia still become an issue. The existence of VPNs can present difficulty in the process of law enforcement in criminal cases in cyberspace when VPNs are not used accordingly. This issue has urged the author to investigate the following problems: (1) What is the urgency in the drafting of the regulation of the administration of VPNs as one of the measures taken to enforce criminal law in cyberspace? (2) How should the administration of VPNs be regulated in the time to come? This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, revealing that there are several factors triggering the emergence of the urgency of the regulation regarding the inappropriate use of VPNs, which is prohibited by law. Furthermore, this inappropriate use can spoil network security, increase the risk of malware and virus attacks, hamper an enquiry process in cyberspace, and break privacy. The regulation proposed should function to enforce the law. The suggestion regarding the regulation of VPN use in the time to come is also included. This regulation should refer to the comparison between this country and China, in which the restrictions of connection in data centers outside the jurisdiction of Indonesia should be taken into account. Keywords: urgency, inappropriate use of VPN, law enforcement, cyberspace]]>
