<![CDATA[Dwima Vilandamargin, Sukarmi, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dwvilandamargin@gmail.com Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan green economy dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pengaturan green economy di Uni Eropa termuat dalam pengaturan pengecualian Uni Eropa yang diatur dalam Pasal 101 (3) TFEU dan penjelasan yang dilakukan oleh Austria pada Amandemen UU Kartel, kemudian melihat implementasi atas perjanjian dan/atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha diketahui bahwa pengecualian tersebut sifatnya adalah tidak mutlak (case by case). Meskipun perjanjian telah memuat pengaturan green economy sayangnya keberlakuan pengecualian ini adalah sepanjang dapat dibuktikan bahwa perjanjian dan/atau kegiatan tersebut telah secara patut mempunyai kepentingan terhadap lingkungan dengan tetap mengindahkan persaingan yang sehat. Sedangkan dalam UU 5/1999 tidak tegas mencantumkan aspek green economy, terlepas dalam asasnya memuat adanya kepentingan umum. Analisis pasal demi pasal dilakukan untuk melihat apakah UU 5/1999 ini telah berbasis environmental approach. Hasil analisis menunjukan bahwa belum diaturnya aspek lingkungan, sehingga berpotensi menyebabkan tidak efisiennya penerapan persaingan usaha dalam mengakselerasi green economy di Indonesia. Kata Kunci: green economy, kegiatan, persaingan usaha, perjanjian, pengecualian Abstract This research studies the implementation of the green economy in business competition law in Indonesia and the European Union with a normative-juridical method. The green economy in European Union is outlined in exclusionary rules of the European Union as in Article 101 (3) TFEU and elucidation given by Austria in the Amendment of Cartel Law. This research also sees the implementation of the agreement/activities made or carried out by business actors, revealing that the exclusionary rules are not absolute (case by case). Although the agreement sets forth the rules concerning the green economy, this exclusionary part applies as long as the agreement and/or the activities concerned appropriately have environmental interests by adhering to fair competition. Law Number 5 of 1999, however, does not strictly mention the aspect of the green economy, apart from the principle that includes public interests. The analysis of articles was conducted to see if Law 5/1999 referred to the environmental approach. The analysis results show that the absence of regulation concerning environmental aspects potentially ruins the efficiency of the implementation of business competition in accelerating the green economy in Indonesia. Keywords: green economy, activity, business competition, agreement, exclusionary]]>
