<![CDATA[Fitroh Adiningrum, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fitroh_adn@student.ub.ac.id Abstrak Perseroan Perorangan merupakan badan usaha berbadan hukum yang baru dibentuk, sehingga pengaturan yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaannya masih sedikit. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan terkait pembubaran Perseroan Perorangan yang masih kurang jelas sehingga terdapat beberapa implikasi yuridis dari kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu : Bagaimana implikasi yuridis dari : (a) Pengaturan pembubaran perseroan perorangan pasca berlakunya Pengaturan tentang Cipta Kerja?; (b) Pengaturan likuidasi dalam pembubaran perseroan perorangan pasca berlakunya Pengaturan tentang Cipta Kerja? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implikasi yuridis dari pengaturan pembubaran dan pengaturan likuidasi Perseroan Perorangan pasca berlakunya Pengaturan Cipta Kerja. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil tersebut, peneliti memperoleh jawaban bahwa pengaturan pembubaran Perseroan Perorangan pasca berlakunya pengaturan tentang Cipta Kerja masih diperlukan aturan yang lebih jelas terkait pembubaran yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Pengaturan likuidasi Perseroan Perorangan pasca berlakunya pengaturan tentang Cipta Kerja masih diperlukan adanya aturan tersendiri terkait penunjukan likuidator dalam proses likuidasinya agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, untuk kedepannya pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat menyempurnakan aturan yang lebih jelas terkait pembubaran Perseroan Perorangan terutama dalam hal Pernyataan Pembubaran, serta terkait penambahan klausula penunjukan likuidator yang berlaku khusus untuk proses likuidasi Perseroan Perorangan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan para pelaku usaha. Kata Kunci: perseroan perorangan, pembubaran, likuidasi Abstract A company founded under sole proprietorship is considered new, indicating that the regulation governing the matter related to this company is limited. For example, the regulation regarding the dismissal of this type of company has been unclear, raising some juridical implications. Departing from this issue, this research investigates (a) the regulation of the dismissal of a company under sole proprietorship following the enforcement of the regulation concerning job creation; (b) the regulation of liquidation in the dismissal of the company concerned following the regulation concerning job creation. This research aims to analyze the juridical implication of the regulation governing such dismissal and liquidation of the company following the enforcement of job creation regulation. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research results reveal that the dismissal of a company under sole proprietorship following the enforcement of job creation regulation needs further regulation that elaborates more on the dismissal that should be set forth under a statement of dismissal. This is intended to guarantee legal protection for the parties concerned. The liquidation of this company following the enforcement of the regulation also needs further regulation concerning the appointment of liquidators to execute the liquidation for similar reasons. In the time to come, the government is expected to make a policy intended for better rules regarding the dismissal of a company under sole proprietorship, thereby guaranteeing legal protection for the rights of the people in general and businesses. Keywords: company under sole proprietorship, dismissal, liquidation]]>
