<![CDATA[Nuraini Zalma Mutia, Abdul Madjid, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zmutia123@student.ub.ac.id Abstrak Perlindungan anak sangat penting di Indonesia, terutama untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan berbahaya dengan konsekuensi berat. Polresta Malang Kota telah menangani berbagai kasus yang melibatkan anak-anak, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan penyerangan. Terlepas dari upaya untuk menggunakan pengalihan sebagai cara untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan, banyak pengalihan terbukti tidak berhasil. Penelitian yang dilakukan di Polresta Malang Kota bertujuan untuk mengungkap alasan di balik kegagalan tersebut dan memahami perspektif pihak-pihak yang terlibat, yakni korban, pelaku, dan penegak hukum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas prosedur pengalihan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap kegagalan pengalihan di Polresta Malang Kota. Salah satu faktor utama adalah keengganan korban untuk berpartisipasi dalam pengalihan karena keinginan mereka untuk tindakan hukuman terhadap pelaku. Selain itu, tuntutan korban untuk restitusi yang berlebihan, seringkali di luar kemampuan pelaku, juga menghambat keberhasilan perjanjian diversi. Selain itu, ketidaksiapan emosional korban untuk memaafkan pelaku mengakibatkan penolakan terhadap pengalihan. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggar dengan riwayat perilaku berbahaya terhadap masyarakat dianggap tidak cocok untuk dialihkan. Selain itu, kasus-kasus dengan potensi hukuman lebih dari tujuh tahun tidak memenuhi syarat untuk diversi. Penelitian ini menyoroti bahwa pengalihan yang gagal terutama dipengaruhi oleh penolakan korban untuk berpartisipasi atau tuntutan di luar kapasitas pelaku. Sementara pengalihan tetap menjadi alat penting dalam melindungi tersangka anak, itu mungkin tidak sesuai untuk pelanggaran serius atau kasus dengan implikasi masyarakat. Meskipun demikian, penegak hukum terus mengeksplorasi diversi sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan restoratif bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman di antara semua pihak yang terlibat. Kata Kunci: diversi, perlindungan anak, faktor gagal, implikasi hukum Abstract Child protection is paramount in Indonesia, especially to prevent children from doing anything dangerous with serious consequences. The Sub-Regional Police in Malang City has dealt with varied cases of children, including violence, sexual harassment, and assaults. Apart from the diversion intended to protect the rights of the children and their future, most diversion has failed. This research aims to reveal the causal factors of this failure and understand the perspectives of victims, offenders, and law enforcers. This research primarily aims to improve the effectiveness of the diversion, while several factors have contributed to the failure of the diversion concerned. The main factor is the reluctance of the victims to participate in the diversion to allow for a legal measure, followed by the request from the victims for restitution exceeding the capacity of the victims and hampering the agreement of the diversion, and unwillingness to forgive offenders, which leads to disagreement of the diversion. Some insist that the cases involving acts that harm people do not deserve diversion. This research learns that the failure of diversion stems from the refusal of the victims to allow for diversion or the request that exceeds the capacity of the offenders. While the diversion per se is an important instrument to protect the children as suspects, it may be seen as inappropriate for serious offenses or cases with implications affecting the members of the public. However, law enforcers keep exploring diversion as an instrument to promote restorative justice for children involved in criminal offenses, highlighting the essence of communication and understanding among the parties involved. Keywords: diversion, child protection, causal factors to failure, legal implication]]>
