<![CDATA[Ramadhani Satrio Wibowo, Bahrul Ulum Annafi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono. No. 169 Malang e-mail: satriowibowo_20@student.ub.ac.id Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan peradilan lainnya yaitu adanya prosedur dismissal melalui rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang mana dalam persidangan secara elektronik lebih kepada tahapan di persidangan. Sedangkan mekanisme prosedur dismissal tidak spesifik ada dalam tahapan persidangan secara elektronik, hal ini karena pada Pasal 4 Perma No 7 Tahun 2022 sudah membatasi mengenai pengertian persidangan secara elektronik tersebut. Sehingga menimbulkan ketidaklengkapan norma dalam beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan prosedur dismissal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yaitu Bagaimana urgensi pengaturan prosedur dismissal secara elektronik terhadap perkara tata usaha negara dalam persidangan secara elektronik, dengan tujuan menganalisis urgensi pengaturan prosedur dismissal secara elektronik terhadap perkara tata usaha negara dalam persidangan secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perlu melakukan perubahan dengan memperluas makna persidangan secara elektronik pada Pasal 4 Perma No 7 Tahun 2022, dan/atau membuat aturan yang jelas dan komprehensif mengenai tahapan prosedur dismissal secara elektronik. Kata Kunci: peradilan tata usaha negara, persidangan secara elektronik, prosedur dismissal Abstract State Administrative Court has its own characteristics compared to other courts in terms of dismissal procedure that involves deliberation held by the Chief of the State Administrative Court governed in Article 62 of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court. Electronic trials, according to the Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, involve trial stages, while the mechanism of dismissal procedure is not specifically placed in one of the stages of a trial taking place electronically. Article 4 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 limits the definition of this electronic trial. This seems to have led to the incompleteness of a norm in the procedure of the trial in the State Administrative Court. Departing from this issue, this research aims to study the urgency of the regulation of dismissal procedure electronically in the case of State Administrative Court taking place electronically. This method is intended to analyze the urgency of the regulation of the dismissal procedure concerned. This research also employed normative-juridical methods and a statutory approach. The research results reveal that amendments need to take place to help extend the definition of an electronic trial as in Article 4 of the Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 and/or set strict and comprehensive rules regarding the stages required in the electronic dismissal procedure. Keywords: dismissal procedure, electronic trial, state administrative court]]>
