Syermi Mintalangi
Universitas Sam Ratulangi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Penerapan Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 pada UPTD PPD Minahasa Utara: Evaluation of the Implementation of Procedures for Granting Reduction and Examption from Motor Vehicle Taxe and Motorized VehicleOwnership Fees based on North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020 at UPTD PPD North Minahasa Jecksen Abast; Jullie Sondakh; Syermi Mintalangi
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang kena insentif pajak daerah yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan tatacara pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah telah sesuai dengan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 serta hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPTD PPD Minahasa Utara dapat diketahui bahwa tatacara pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bulan Juli sampai dengan bulan Desember mengalami peningkatan setelah penerapan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020, Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober sedangkan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan di bulan November dan bulan Desember. Kata kunci: Keringanan Pajak, Pembebasan Denda Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur.                                           Abstract: Motor Vehicle Tax and Motorized Vehicle Title Transfer Fee are regional taxes that are subject to regional tax incentives, in this case what is meant by North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020. This study aims to evaluate the application of the procedures for granting relief and exemption from fines for Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motor Vehicles whether they are in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020 as well as the proceeds from Motor Vehicle Tax and Motorized Vehicle Title Transfer Fees. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Based on the results of research conducted at the UPTD PPD Minahasa Utara, it can be seen that the procedures for granting relief and exemption from fines for Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motorized Vehicles are in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020, Motor Vehicle Tax Revenue from July to December has increased after the implementation of North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020, Receipt of Transfer of Motor Vehicle Title Fees has decreased from July to October, while Receipt of Transfer Fees for Motorized Vehicles has increased in November and December. Keyword: Procedures, Tax Relief, Exemption From Tax Fines, Tax Relief, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Governor Regulation.
Analisis Ekstensifikasi Pajak dan Peran Renjani dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ayu Lestari Pratiwi; Sonny Pangerapan; Syermi Mintalangi
JRAK: Journal of Accounting Research and Computerized Accounting Vol 15 No 2 (2024): JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/jrak.v15i2.10192

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ekstensifikasi Pajak dan peran Renjani dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak dan keterlibatan Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) sangat membantu proses Ekstensifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2020-2023, kepatuhan WP OP terus meningkat dari tahun ke tahun terutama selama pelaksanaan pemberlakuan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada tahun 2022. Penelitian ini memberikan implikasi terhadap kebijakan dan pemberdayagunaan program Renjani guna meningkatkan kepatuhan pajak. Kata Kunci: Ekstensifikasi Pajak; Renjani; Kepatuhan Perpajakan