Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social Research Journal of Student Research Justicia Journal E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Fatma Ayu Jati Putri
Universitas Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Fischa Debbye Ammelia P; Supriyono; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Student Research Vol 1 No 5 (2023): September: Journal of Student Research
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jsr.v1i5.1766

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet terhadap perbankan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah menggunakan metode berupa analisis yuridis normatif dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang - undangan di Indonesia terkait dengan masalah yang sedang dikaji, menggunakan bahan pustaka, literatur hukum. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan langkah untuk menyelesaiakan kredit macet dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
TATA KELOLA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) BERBASIS HUKUM DAN EKONOMI (PENDEKATAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL) Fatma Ayu Jati Putri; Insan Pribadi; Erna Wati; Erlina Sih Rahayu; Muflik Malikun
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Januari-April 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i1.3095

Abstract

This paper addresses the significance of the governance of micro and small enterprises (SMEs) based on legal and economic foundations as a crucial framework for their sustainability and growth. With effective governance, SMEs can operate efficiently, transparently, and sustainably. The community engagement approach plays a central role in realizing effective SME governance through collaboration among academics, practitioners, government entities, and local communities. The primary goal is the empowerment of local economies, with community engagement approaches supporting the growth and success of SMEs, indirectly advancing local economies, and enhancing the well-being of local communities. The conclusion emphasizes that collaboration and synergy among stakeholders are key elements in achieving these objectives
Implementation of Corporate Social Responsibility By Companies To Establish Corporate Existence In Society (A Review From Business and Legal Norm Perspectives) Aris Yulia; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Social Research Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i2.2447

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) emerged as a prominent concept in the 1990s, garnering attention from academics, non-governmental organizations (NGOs), and business practitioners. Initially, CSR focused on corporate accountability to shareholders but later expanded to include broader responsibilities to stakeholders, such as employees, consumers, suppliers, communities, and environmental constituents. In Indonesia, the legal framework for CSR is established under Law Number 25 of 2007 on Investment and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, transforming CSR from a moral obligation into a legal mandate. This shift has sparked debates concerning the conceptual and practical aspects of CSR. However, fulfilling CSR obligations, both legal and social, positively impacts a company's existence in society. Companies adhering to these obligations are perceived more favorably, enhancing their corporate image and long-term sustainability. This study examines the implementation of CSR through the lens of business ethics and legal norms, highlighting its role in reinforcing corporate existence in the community.
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Po Rosalia Indah Atas Kerugian Kehilangan Barang yang Dialami Penumpang Restu Aji Mahendra; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14207

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum perusahaan PO Rosalia Indah atas kerugian yang dialami oleh penumpang. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang penumpang bersifat bersyarat: perusahaan dapat dibebaskan jika tidak terbukti lalai, namun akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti kelalaian dalam pengawasan atau pengelolaan barang. Perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini penumpang, harus diutamakan, dan klausul pembebasan tanggung jawab tidak serta-merta berlaku jika melanggar hukum positif.
Co-Authors Aris Yulia Erlina Sih Rahayu Erna Wati Fischa Debbye Ammelia P Insan Pribadi Muflik Malikun Putri Maha Dewi, S.H., M.H Restu Aji Mahendra Supriyono