<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan model goal oriented yang dikembangkan oleh Tyler. Penelitian ini melibatkan semua sekolah yang ada di SMA Negeri Kota Bima. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, respons semua kepala sekolah terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi sangat positif dan implementasi kebijakan sistem zonasi melalui responden siswa, orang tua, dan guru tingkat keterlaksanaannya dalam kategori tinggi/baik. Kedua, beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu: minimnya sosialisasi, regulasi penetapan zona yang belum jelas, tidak sejalannya pembukaan pendaftaran siswa baru antara sekolah yang berada dalam naungan Disdikbud dengan sekolah yang berada dalam naungan Depag, penyebaran guru yang belum merata, dan kurangnya episentrum hukum yang tegas. Ketiga, tujuan yang dicapai dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditinjau dari prestasi akademik siswa telah merata. POLICY EVALUATION OF THE ZONING SYSTEM IN NEW STUDENT ADMISSION AT HIGH SCHOOL LEVELThis study was aimed at evaluating the implementation of the zoning system policy in the new student admission procedure in State High Schools, Bima, West Nusa Tenggara. This study was an evaluation research, using a quantitative descriptive approach with a goal-oriented model developed by Tyler. This study involved all state high schools in Bima. The data were gathered using interviews and questionnaires. The results show that: first, the responses of all school principals to the implementation of the zoning system policies are positive and the implementation of the zoning system policies through student respondents, parents and teachers is in the high/good category. Second, several factors that hinder the implementation of the zoning system policies are lack of socialization, unclear zoning regulations, incompatible opening of new student registration between the schools within the Ministry of Education and Culture and Ministry of Religious Affairs auspices, uneven distribution of teachers, and lack of strict legal epicenters. Third, the goals of students’ academic achievement obtained in new student admissions have been evenly distributed.]]>
