p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gema Keadilan
Andi Sri Rezky Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia Andi Sri Rezky Wulandari; Habiba Habiba; Andi Rahmah
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20070

Abstract

Penelitian komprehensif ini mengkaji dinamika kebijakan perizinan usaha danadopsi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai solusi berbasis risikodalam pelayanan publik. Penelitian ini menilai aspek hukum dari kebijakanperizinan usaha, khususnya yang berfokus pada OSS demi nantinya dipenelitianyang lain akan mampu mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitaspelayanan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian inimelakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap undang-undang, peraturandan preseden yudisial yang relevan yang menekankan pada pentingnya sistemOSS dalam menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi bebanadministrasi. Melalui pendekatan berbasis risiko, OSS mendorong transparansi,akuntabilitas dan keadilan serta meningkatkan kepastian hukum yang turutmeminimalisir risiko korupsi aparatur negara yang berwenang. Studi ini jugamengidentifikasi banyak tantangan seperti masalah privasi data, keamanan darikejahatan cyber serta potensi konflik dalam proses pengambilan keputusan yangakan penanganan ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem OSStersebut. Penelitian ini nantinya berkontribusi bagi studi hukum dan administrasipublik yang memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakandan sistem OSS. Kebijakan OSS mendorong juga tata kelola pemerintahan yangbaik, memfasislitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Analisis Yuridis dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Layanan dan Pengobatan Kesehatan Tradisional Hasliani Hasliani; Andi Sri Rezky Wulandari
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20071

Abstract

Terbuktinya manfaat dan keamanan layanan kesehatan tradisional sebagai terapi alternatif pengganti terhadap pemecahan terhadap berbagai persoalan kesehatan di masyarakat. Kemajuan dari layanan kesehatan tradisional yang diikuti dengan penerimaan masyarakat makin menegaskan pentingnya pemerintah untuk segera meningkatkan serta melakukan kontrol secara intensif pelayanan pengobatan tradisional yang peningkatan dan pengontrolan tersebut menjadi wujud perlindungan kepada masyarakat pengguna layanan pengobatan tradisional. Lewat UU RI No. 36 Tahun 2009 yang didukung Kepmenkes RI Nomor 1076/Menkes/SK/VIII/2003, pemerintah mewujudkan kewajiban dilakukannya pemeriksaan pada setiap layanan pengobatan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis secara preskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya, terdapat pengaturan hukum terkait perlindungan hukum bagi pasien layanan dan pengobatan kesehatan tradisional, yaitu lewat Pasal 59, 60, 61 UU RI No. 36 Tahun 2009 dan Kepmenkes RI Nomor 10761/Menkes/SK/VIII/2003 yang pada dasarnya dirumuskan bahwa bila syarat dan standar suatu layanan dan pengobatan kesehatan tradisional telah terpenuhi, maka juga akan memenuhi perlindungan hukum bagi pasiennya.