Arif Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA & SEX BEBAS DI KALANGAN REMAJA MELALUI PEMBINAAN HUKUM DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN SISWA MTS SA AL-MINA KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Martitah Martitah; Arif Hidayat
Jurnal Abdimas Vol 18, No 2 (2014): December 2014
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v18i2.5734

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) maupun maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan pendidikan kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dipilih untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik siswa MTs, Selain itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi. Dengan memperhatikan persentase kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil posttest dapat disimpulkan bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas di kalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya penyuluhan dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa terhadap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan.
Kerangka Regulasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Lansia Melalui Community-Based Integrated Care Perspektif Welfare State Esa Auli Maftukha; Arif Hidayat
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1306

Abstract

The growing elderly population in Indonesia is not matched by integrated regulation ensuring the right to community-based healthcare. Although Law No. 13 of 1998 mandates elderly health services, its implementation faces policy fragmentation, absence of standards, and sustainable funding. This study aims to formulate a regulatory framework for implementing Community-Based Integrated Care using a welfare state perspective. A normative-juridical method with regulatory analysis was applied. Findings reveal the need for a Presidential Regulation integrating inter-ministerial coordination, national service standards, and a hybrid funding scheme to fulfill the mandate of Law No. 13 of 1998 and realize welfare state principles in Indonesia.