Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Kontrak Perdagangan E-Commerce Dalam Hukum Perjanjian Salamiah Salamiah; Ningrum Ambarsari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.8021

Abstract

This study aims to determine the urgency of trade contracts via the Internet (e-commerce) in terms of contract law in Indonesia and the solutions for problems in implementing trade via the Internet (e-commerce). Using normative research methods, it can be concluded: 1. The agreement applies as a law for the parties who make it, meaning that the parties must comply with the agreement they made the same as obeying the law. As stated in 1320 BW, the legal terms of an agreement are essential (urgency), if the terms of the agreement are not fulfilled, then the agreement is considered null and void by law, both conventional and online, as in e-commerce agreements, 2. The presence of the Internet has changed people's perspective on shopping activities, where shopping can be done both conventionally and online through buying and selling platforms on the Internet (e-commerce). However, some things must be considered when shopping online, including additional costs, product quality, digital payments, security, and sending and returning goods. And if there are problems in implementing trade via the Internet (e-commerce), they can be resolved through two events: Litigation and non-Litigation.
ASPEK HUKUM PROSES BALIKNAMA TANPA DIKETAHUI LAGI PEMILIK ASAL DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT Maksum Maksum; Istiana Heriani; Ningrum Ambarsari
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 2 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i2.13651

Abstract

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kepemilikan sertipikat menjadi bukti penguasaaan yuridis yang diikuti dengan penguasaan fisik bidang tanah. Sertipikat Hak Milik memiliki fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah sekalipun pemegang hak tidak menguasai fisik objek hak atas tanahsecara konkret. Sementara itu, dalam suatu jual beli, dimana peralihan hak belum sempurna, pembeli dengan itikad baik harus dilindungi, meski kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.Kata Kunci: Peralihan Hak, Sertifikat Hak Milik