p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum
Hanafi Hanafi
Universitas Islam Kalimantan MUhammad Arsyad AL Banjari Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Hanafi Hanafi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.7286

Abstract

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang peneliti angkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia, dan kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya regulatif dalam pemenuhan hak-hak narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia baik pada tatanan teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengembangan Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepan dan dapat menjadi sumber refensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan praktisi hukum terutama sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan institusi pemasyarakatan. Kemudian sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan produk hukum dan emplementasinya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan kata lain analisis bahan hukum dengan metode ini akan menemukan suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan.
AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Hanafi Hanafi; Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20563

Abstract

The right to health is a fundamental right guaranteed under Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various international human rights instruments, which obligate the state to provide health services that are available, affordable, accessible, and of adequate quality. In pursuit of this obligation, the Indonesian government launched the National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), administered by BPJS Kesehatan, as part of the mandate of the National Social Security System Law. The program aims to deliver comprehensive health protection to all citizens, including informal workers, who account for more than 59% of the total working population in Indonesia. However, from a normative perspective, JKN policies have not fully accommodated the characteristics and needs of informal workers. The existing legal framework remains general in nature and has yet to provide specific regulations that are adaptive to the conditions of workers with unstable incomes, high mobility, and limited access to information. This situation has implications for low participation rates, the potential discontinuity of membership during income fluctuations, and disparities in access to health services. These conditions indicate a misalignment between the principle of universality mandated by regulation and the realities on the ground, resulting in unequal protection between formal and informal workers, as well as between urban and rural populations. Through a normative legal approach employing statutory and conceptual analyses, this study finds that strategic measures are required, including more flexible JKN financing schemes, the expansion of Contribution Assistance Recipients (Penerima Bantuan Iuran/PBI), the integration of participant data, the strengthening of primary healthcare facilities in remote areas, and the involvement of informal workers in the policy formulation process. These measures are expected to enhance the protection of the right to health for informal workers in an inclusive, equitable, and sustainable manner.