Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS STRATEGI PEMBIAYAAN PRIORITAS DANA DESA DI DESA MURUY KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN Siti Humaeroh; Suwaib Amiruddin; Rina Yulianti
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 3 (2023): Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v9i3.3151

Abstract

This study aims to establish a priority funding strategy for rural funds in Muruy Village, Menes District, Pandeglang Regency. After the enactment of Village Law No. 6 of 2014, the government allocated significant funds (APBDesa) for village management. The priority of rural funds for 2023 is regulated by Decree no. 8 of 2022 of the Minister of Rural Development, Privileged Region Development and Transmigration of the Republic of Indonesia. According to village authorities, the focus of rural funds in Muruy village for 2022-2023 is more on improving economy, human resources and health services, as well as improving education and management of natural disasters and unnatural events. This study used a qualitative descriptive design and data collection techniques through structured interviews. The results of the interviews then flowed into the SWOT analysis matrix (strengths, weaknesses, opportunities, threats). A priority funding strategy for rural funds can be established, prioritizing the development of infrastructure such as roads in different villages, and rural authorities' efforts to address weaknesses and threats can be achieved through even better coordination among village chiefs. and the community.
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan pada Penyediaan Penerangan Jalan Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nida Nihayatul Jannah; Arenawati; Rina Yulianti
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Juni- Juli 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i4.9410

Abstract

Penyediaan dan pemeliharaan PJU merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Banten memiliki karakteristik geografis yang cukup luas dengan banyak kawasan perdesaan, jalur wisata, serta wilayah-wilayah yang membutuhkan peningkatan sarana penerangan jalan. Dengan luas daerah 2.771.41 Km (BPS Kab pandeglang, 2024) Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan PJU yang terstandar dan tepat sasaran sesuai ketentuan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Perihal yang diperjelas dalam kebijakan Carl Van Horn dan Donald Van Meter berkaitan dengan faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan terbagi kedalam enam faktor yakni disposisi pelaksana, kondisi lingkungan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sumber daya, serta sasaran dan standar kebijakan. Keenam variabel tersebut menjadi dasar analisis terhadap implementasi Permenhub No.47 Tahun 2023 mengenai penyediaan Alat Penerangan Jalan. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan Fokus penelitian ditujukan untuk menentukan garis permasalahan dalam penelitian ini. Dengan memadukan teori dan metode penelitian, hasil penelitian ini menyatakan belum adanya efektivitas dalam implementasi kebijakan UU Alat Penerangan Jalan No.47 tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang karena fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas, ketidak optimalan koordinasi antarinstansi, serta kondisi geografis Kabupaten Pandeglang yang menjadi tantangan dalam pemerataan penyediaan PJU.