<![CDATA[Tuntutan Good Governace bagi suatu daerah sangat tinggi sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999. Otonomi daerah juga harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, di mana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Untuk menjamin pelaksaan kegiatan pemerintahan dengan orientasi tersebut maka Inspektorat Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan internal pada Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan luas dan banyaknya tahapan pengawasan maka dikembangkan sebuah aplikasi pengawasan dokumen pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pengembangan aplikasi agar menjamin bahwa mutu pembinaan dan pengawasan tersebut telah dilakukan secara berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan standar pengawasan internal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Sistem Informasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Aceh akan terdiri beberapa fitur yaitu Perencanaan pengawasan, Objek Pengawasan, dan laporan pengawasan. Untuk menjamin setiap data yang akan diproses maka hak akses setiap fitur diberikan sesuai dengan peran masing-masing. Dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran pengembangan aplikasi yang memenuhi berbagai aspek dari Permenpan No 19 Tahun 2009.]]>
