Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DIGITAL ADMINISTRATIVE SERVICES TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF ADMINISTRATIVE SERVICES AT THE PALU IMMIGRATION OFFICE Mercy Marvel; Mochammad Ryanindityo
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Imigrasi
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v3i2.433

Abstract

This research is about the effectiveness of using the Immigration Management Information System by the Class 1 Immigration Office in Palu in realizing the Immigration Trifunction. In this study, the reasons and factors underlying how to use SIMKIM at the Immigration Office Class 1 Palu in carrying out immigration duties and functions at the Immigration Office Class 1 Palu are analyzed. This study used the Forum Group Discussion (FGD) method, demonstrations, and evaluations in implementing the use of SIMKIM in the field. By analyzing the use of SIMKIM at TPI Soekarno Hatta, it is hoped that we can find out how the process was carried out, the obstacles and problems encountered. From the results of data processing from the results of the Forum Group Discussion (FGD), demonstrations, and evaluations, it can be concluded that the use of SIMKIM in the field seen from the immigration service function has been going quite well even though obstacles and problems often arise that cannot be resolved immediately so there is a need to improve quality HR, update hardware and software and harmonize policies with Standard Operating Procedures as well as software and hardware
Tinjauan Kritis terhadap Periodisasi Undang-Undang Paten di Indonesia dan Hubungannya dengan Peningkatan Jumlah Paten Domestik Mercy Marvel
Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi Vol. 42 No. 2 (2008): LPMGB
Publisher : BBPMGB LEMIGAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghapusan pengaturan atau penghapusan penyebutan “ Pemeriksa Paten “ dari Undang-Undang Paten, tidak perlu dilakukan sebagaimana telah dilakukan pada ”Naskah RUU Paten”. Alasannya, karena Pemeriksa Paten mempunyai tugas utama membantu pemerintah dalam memberikan hak ekslusif paten pada masyarakat yang sesungguhnya mutlak diperlukan dalam Undang-Undang Paten sebagai payung hukum yang kuat. Penghapusan dan perubahan Pasal 51 dan Pasal 1 ayat (8) sangat bertentangan dengan semangat Pemerintah R.I yang justru mendorong lahirnya jabatan fungsional untuk mendukung profesionalisme dan akuntabilitas publik. Indonesia sampai dengan ketiga periodisasi Undang-Undang Patennya saat ini, selama 16 tahun belum mampu meningkatkan jumlah (%) pertumbuhan paten domestik yang didominasi oleh jumlah (%) pertumbuhan paten asing 92,56 %. Oleh karena itu untuk memperkuat Undang-Undang Paten ke depan, diperlukan bangunan Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual, selain mampu melindungi lebih banyak lagi teknologi paten domestik yang berasal dari industri dalam negeri sendiri, tetapi juga harus dapat mendorong dan lebih mengutamakan kepentingan nasional.