Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Efektivitas Penggunaan Learning Management System (LMS) Pada Masa Pandemi Di Universitas Garut Novi Andini; Tinneke Hermina; Oktri Mohammad Firdaus
Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management Vol. 2 No. 02 (2023): Journal Of Entrepeneurship and Strategic Management
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jesm.v2i02.237

Abstract

Saat Indonesia terkena wabah pandemi covid-19, memberikan dampak perubahan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada dunia pendidikan hingga terkenalnya pembelajaran online atau daring. Termasuk di Universitas Garut agar kegiatan pembelajaran online dapat dilakukan dengan efektif, maka dibutuhkan suatu sistem penunjang pembelajaran untuk memudahkan dosen dan mahasiswa berinteraksi secara daring. LMS dijadikan salah satu solusi sebagai media penunjang untuk memudahkan pembelajaran. Termasuk saat ini ketika pandemi sudah mulai berakhir dan lahir sistem pembelajaran baru yang dinamakan pembelajaran hibrid (gabungan daring dan tatap muka). Terlepas plus dan minusnya pembelajaran daring dengan penggunaan LMS, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon dosen terhadap LMS di UNIGA, menganalisis faktor penentu efektivitas dosen dalam menggunakan LMS, dan menganalisis peran LMS terhadap keunggulan bersaing UNIGA jika dilihat berdasarkan pendekatan penerimaan teknologi UTAUT II. Penelitian ini adalah penelitian kuantitif dengan sampel sebanyak 72 responden dan teknik pengujian data penelitian memalui perhitungan Smart PLS versi 3.0. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekspektasi kinerja, kondisi sosial, dan kebiasaan memiliki pengaruh pada niat menggunakan, sedangkan Ekspektasi usaha, kondisi fasilitas, motivasi, dan nilai harga tidak memiliki pengaruh pada niat menggunakan. Selanjutnya Niat menggunakan memiliki perpengaruh pada perilaku pengguna, dan perilaku pengguna memiliki pengaruh pada tingkat efektivitas penggunan LMS oleh Dosen di Universitas Garut.
Putusan MK Terkait Presidential Threshold Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif Atau Tantangan Baru falam Pemilu Novita Novita; Moh. Syuhada Ramdhani; Novi Andini
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Juli: Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i3.988

Abstract

This research analyzes the Constitutional Court Decision Number 62/PPU-XXII/2024 regarding the constitutionality of the presidential threshold and its implications for the development of inclusive democracy in Indonesia. Using a juridical-normative and conceptual approach, this study examines the presidential threshold provisions as regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 on General Elections from the perspective of inclusive democracy theory and electoral systems. The results show that the Constitutional Court affirmed the constitutionality of the presidential threshold as an open legal policy of the legislators, while also noting that lawmakers should reconsider the threshold percentage in future revisions of the Election Law. This research identifies a tension between two equally important democratic values: government effectiveness and political representation. On one hand, the presidential threshold can strengthen the presidential system by encouraging political party consolidation and creating more stable governance. On the other hand, this provision potentially limits political inclusivity by reducing the diversity of choices for voters and restricting opportunities for small or new political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates independently. This study concludes that to realize a more inclusive democracy following the Constitutional Court Decision, further efforts are needed to reform the electoral system, strengthen political parties, enhance political education, and develop innovations in political participation.