Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Journal Sultra Research of Law
Wa Ode Intan Kurniawati
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hukum Perbankan dalam Sistem Perbankan Islam Deni Dwi Nata Harahap; Muh. Tahir; Wa Ode Intan Kurniawati; Niken Yulian Yusuf
Sultra Research of Law Vol 4 No 1 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i1.46

Abstract

Dengan terbentuknya bank syariah, merupakan fenomena besar dalam dunia perbankan di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk memiliki jasa bank konvensional atau bank syariah. Dengan pertimbangan bahwa bank konvesional menggunakan sistem operasional interest foregone (bunga efektif) dan bank syariah menggunakan sistem operasional bagi hasil berdasarkan prinsip masyarakat al-mutanaqisah (kombinasi musyarakah dan ijarah) dalam ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisi perbedaan bank konvensional dan bank syariah, serta awal terbentuknya bank konvensional dan bank syariah, sistem operasional bank konvensional dan bank syariah serta persamaan dan perbedaan kedua sistem tersebut. (sistem bunga dan sistem bagi hasil). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menguraikan bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu priode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Sedangkan bank syariah dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atasa dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP PENGHALANG AKTIFITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWE Niken Yulian Yusuf; Wa Ode Intan Kurniawati; Desti Fitri Alif Fasya; Virya Suprayogi Yusuf; Supriadi; M. Yusuf
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59432

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan investor terhadap penghalang aktivitas pertambang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara terdapat subjek hukum dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan suatu organisasi paguyuban yang bernama Pambers telah dengan sengaja menghalang- halangi aktifitas investor pertambangan dengan dalil wilayah pertambangan PT. ST Nickel Resources merupakan wilayah atau tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat sebelum adanya ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, kemudian terjadinya konflik antara investor dengan masyarakat secara premanisme menghalang-halangi aktifitas penambangan, melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dan membuat palang/pagar serta menghentikan kegiatan alat berat yang bekerja di wilayah IUP-OP PT. ST Nickel Resources, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi investor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Pertambangan   Abstract This study aims to determine and understand the form of investor protection against obstruction of mining activities. This study uses normative research. The results of this study are criminal acts in the field of mineral and coal mining, there are legal subjects from a group of people who, on behalf of a community organization called Pambers, have deliberately obstructed the activities of mining investors on the grounds that the mining area of ​​PT. ST Nickel Resources is an area or land controlled by a group of people before the provisions of law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining, then a conflict occurs between investors and the community in a thuggish manner obstructing mining activities, conducting demonstrations and making barriers/fences and stopping the activities of heavy equipment working in the IUP-OP area of ​​PT. ST Nickel Resources, resulting in losses for investors. Keywords: Legal Protection, Investor, Mining Activities.
Co-Authors Deni Dwi Nata Harahap Desti Fitri Alif Fasya M. Yusuf Muh. Tahir Niken Yulian Yusuf Supriadi Virya Suprayogi Yusuf