Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Belanjadesa.id: Pasar Digital Kalurahan Bangunjiwo untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19 Ahmad Syafiqurrohman; Vicky Alfitra Perdana; Muhammad Cahyadi Eko Saputro; Pandu Ario Wijaya; Muhammad Arham Fathan
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 7 NOMOR 2 SEPTEMBER 2023 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jppm.v7i2.11625

Abstract

Kalurahan Bangunjiwo merupakan salah satu kalurahan terluas yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi UMKM di Kalurahan Bangunjiwo juga sangat melimpah diantaranya UMKM di bidang Makanan dan Bidang Kerajinan. Ditengah Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pendapatan bagi pelaku UMKM. Sebagai agent of change, Karang Taruna bersama dengan Tim Pengusul  Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masayrakat (PKM-PM) UMY menciptakan sebuah inovasi platform pasar digital bagi kalurahan Bangunjiwo yang dikelola oleh Karang Taruna ‘AKRAB’ Kalurahan Bangunjiwo sebagai Mitra dari Tim Pengusul. Metode Pelaksanaan dilalui melalui beberapa tahap diantaranya Tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi dan Monitoring. Tujuan dari diadakannya Pengabdian ini adalah untuk membangun sinergitas antara UMKM, masyarakat Kalurahan Bangunjiwo, dan Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo terutama melalui media digital marketing. Hasil pengabdian yang dilaksanakan diantaranya adalah terciptanya platform marketplace UMKM yang dikelola oleh Tim Belanjadesa.id yang merupakan bentukan dari Karang Taruna, Diadakannya Workshop/Pelatihan seperti Workshop Administrasi, Desain, Driver dan Pengelolaan Website. Kemudian juga dilakukan Monitoring serta evaluasi bagi Mitra Pengabdian guna mengukur keberhasilan Mitra dalam menjalankan Program Belanjadesa.id. Program Pengabdian Kepada Masyrakat ini sagat diperlukan mengingat seluruh UMKM perlu mengetahui serta bertransformasi ke era digital. Disisi lain, pemberdayaan Karang Taruna sebagai salah satu organisasi kepemudaan dan agent of change sangat dibutuhkan terutama ditengah Pandemi Covid-19 yang menuntut pemuda dapat menciptakan inovasi secara cepat dan tepat guna.
Mengarusutamakan Pemerintahan Cergas melalui Aplikasi SiBakul Jogja selama Masa Pandemi COVID-19 Ahmad Syafiqurrohman; Muhammad Eko Atmojo
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 1 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v22i1.395

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected various sectors, one of which is the economic sector, which includes MSMEs. Government innovation is needed to bridge MSMEs so they can survive amid the COVID-19 Pandemic crisis, one of which is through the SiBakul Jogja platform. The purpose of this study is to examine the implementation of the SiBakul Jogja platform through an agile governance perspective as an innovation from the DIY Provincial Government. The research method used is a qualitative case study approach. Data collection techniques with triangulation, namely interviews and documentation. The results of the study show that SiBakul Jogja has a system that reflects the application of Agile Governance as one of the DIY UKM Diskop innovations. Some of them are Business Driven which were developed concurrently with system updates related to the Systematic and adaptive approach. However, SiBakul Jogja still has weaknesses in terms of responsiveness from public complaints, especially in the SiBakul Jogja system which is related to Human Focused. Through its various features to facilitate KUMKM data integration, in fact not all features can function optimally. In fact, one of its features, namely MarketHub and the Kotagede YIA Market Gallery, has high traffic because it is close to people's needs. The conclusion of this study illustrates that SiBakul Jogja as a Government innovation has not been fully capable of implementing agile governance.