<![CDATA[AbstracMotor Vehicle Tax is one of the sources of Regional Original Income that contributes significantly to government financing and regional development in West Kalimantan Province. Motor Vehicle Tax itself is one type of provincial tax regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The purpose of this study is to find out how the implementation of motor vehicle tax collection and to find out the inhibiting factors or obstacles from the implementation of motor vehicle tax collection at the UPT PPD Sanggau Regency.This research uses an empirical juridical approach method. In the collection of data and legal materials, both primary and secondary, while analytical techniques are carried out qualitatively.Motor Vehicle Tax is collected based on West Kalimantan Provincial Regulation Number 2 of 2012 concerning Amendments to West Kalimantan Provincial Regulation Number 8 of 2010 concerning Regional Taxes of West Kalimantan Province.The implementation of Motor Vehicle Tax Collection (PKB) has been running in accordance with applicable laws and regulations although there are still some obstacles in the implementation of its collection. There are obstacles in the implementation of motor vehicle tax collection by the UPT PPD Sanggau Region has made efforts to overcome this, although the results have not been maximized but in recent years it has exceeded the target of realizing Motor Vehicle Tax revenues. Keywords : Tax, motorbike, regional income AbstrakPajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dari pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPT PPD Kabupaten Sanggau.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh UPT PPD Wilayah Sanggau telah dilakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, walaupun hasilnya belum maksimal tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.Kata Kunci : Pajak, motor,pendapatan daerah]]>
