<![CDATA[AbstractMany cases of corruption have occurred in Indonesia, causing extraordinary impacts in terms of state losses and even the country's economy. This problem requires a serious solution to prevent and eradicate it. One of the existing solutions is the application of Justice Collaborator. The research conducted by this author aims to find out about the position of the Justice Collaborator in corruption cases, especially in the case of procuring E-KTP, and the reasons for the decision stating that the defendants did not receive leniency. This research is normative legal research with a normative juridical approach. Types and sources of data include primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique is carried out using literature studies or document studies on books, laws and regulations, journals, documents, and legal papers.This research is a case study of a judge's decision regarding the case of procuring an E-KTP in a judge's decision at the appellate and cassation levels. In the trial at the appeal level, the status of the Justice Collaborators for the two defendants was revoked because considering that based on the facts at trial, it could be concluded that the two defendants were the main actors who played a very important role in completing budget planning, the stages of tendering work and the stages of implementing the E-KTP project. However, in the appeal court process, there were also differences of opinion. The judges concluded that prison terms for the two defendants needed to be added. It is necessary to add to the clear conditions. This is to create legal certainty.Keywords: Justice Collaborator; Corruption Crime; Procurement of E-KTP AbstrakBanyak kasus korupsi telah terjadi di Indonesia, menyebabkan dampak yang luar biasa dalam hal kerugian negara bahkan sampai pada perekonomian negara. Permasalahan tersebut memerlukan solusi yang serius pula untuk mencegah serta memberantasnya. Salah satu solusi yang telah ada adalah penerapan Justice Collaborator. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi terutama kasus pengaadan E-KTP dan sebab pada putusan yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat keringanan hukuman. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan Teknik pengumpulannnya dilakukan denga studi kepustakaan atau studi dokumen pada buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen dan karya tulis hukum.Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap putusan hakim terkait kasus pengadaan E-KTP dalam putusan hakim ditingkat banding dan kasasi. Dalam persidangan tingkat banding status Justice Collaborator kedua terdakwa dicabut karena menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat disimpulkan bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku utama dimana sangat berperan dalam penyelesaian perencanaan anggaran, tahapan pelelangan pekerjaan dan tahapan pelaksanaan proyek E -KTP. Namun dalam proses peradilan banding ini terdapat pula perbedaan pendapat dari para hakim berkesimpulan bahwa hukuman penjara bagi kedua Terdakwa perlu ditambahkan. Perlu dilakukan penambahan terhadap syarat-syarat yang jelas. Hal ini agar terciptanya kepastian hukum. Kata kunci : Justice Collaborator; Tindak Pidana Korupsi; pengadaan E-KTP]]>
