<![CDATA[Abstract The universal prosecution legal basis originates from the indictment message on the Ngabang District Court verdict No. 84/ Pid. Sus/2022/PNNba for the protection of children from victims of intimate violence is contained in article 81 paragraph 2, article 82 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 29 paragraph 1 of the Criminal Code. pursuant to Article 81 paragraph (2) that: "The criminal requirements as defined in paragraph (1) also apply to anyone who deliberately commits deception, a series of lies, or persuades a child to have intercourse with him or with another person.” The criminal act of obscenity with violence is punishable by article 289 of the Criminal Code which stipulates "Anyone who by force or threat of violence forces a woman to have intercourse with him outside of marriage, is threatened with committing decency, with a maximum sentence of twelve years."Ngabang District Court handed down an acquittal against the defendants. This is of course highly questioned by the community because the judge's decisiondeserves to be questioned on the basis of whether the decision was handed down, given that the defendant has committed child sexual abuse which can damage the child's future. Even though there is already a post mortem and sufficient witnesses.However, the judge handed down an acquittal on the basis that the witnesses from the victim's child were Testimonium de auditu witnesses. But for all the series of criminal acts that have occurred, the Judge does not consider that the witness Testimonium de auditu is a valid witness. The judge should be able to consider thepost mortem and the testimony of the witness testimonium de auditu which is additional evidence or evidence. Keywords: Child Abuse; Acquittal; Evidence; Visum et Repertum; Witness Testimonium de auditu. Abstrak Dasar hukum penuntut universal bersumber pada pesan dakwaan pada vonisPN Ngabang Nomor. 84/ Pid. Sus/ 2022/ PN Nba terhadap proteksi anak dari korban kekerasan intim ialah tertuang dalam pasal 81 ayat( 2), pasal 82 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak serta Pasal 29 ayat( 1) KUHP. Dimana Pasal 81 ayat( 2) melaporkan:“ Syarat pidana sebagaimana diartikan dalamayat (1) berlaku pula untuk tiap orang yang dengan terencana melaksanakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak melaksanakan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain”. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”.Pengadilan Negeri Ngabang menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa. Hal ini tentunya sangat dipertanyakan masyarakat oleh karena putusan hakim tersebut layaknya patut dipertanyakan atas dasar apakah putusan tersebut dijatuhkan, mengingat bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan anak yang dapat merusak masa depan anak. Padahal sudah ada visum dan saksi-saksi yang cukup. Tetapi Hakim menjatuhkan putusan bebas atas dasar saksi-saksi dari pihak anak korban merupakan saksi Testimonium de auditu. Tetapi atas semua rangkaian tindak pidana yang telah terjadi tersebut Hakim tidak menganggap bahwa saksi Testimonium de auditu merupakan saksi yang sah. Seharusnya dapat hakim mempertimbangkan visum dan keterangan dari saksi testimonium de auditu yang menjadikan alat bukti tambahan atau alat bukti petunjuk. Kata Kunci: Pencabulan; Putusan Bebas; Alat Bukti; Visum et Repertum; Saksi Testimonium de auditu.]]>
