Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Hariyo Sulistiyantoro
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA STUDI PUTUSAN NOMOR 2669/PDT.G/2023 P.A SBY Intan puspita sari; Hariyo Sulistiyantoro
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1435

Abstract

This research was motivated by the father's negligence regarding his child support obligations after divorce. According to the Al-Quran, Hadith, Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), child support is the father's obligation. Divorce does not eliminate the father's obligation to support his children. The problem raised in this research is how to pay child support after divorce. Because children need to be protected and treated in a civilized manner. The aim of this article is to understand what happens if a court decision is not implemented voluntarily and to find a solution so that the decision is not only a miscarriage of justice but can also guarantee justice and the practical benefits of the decision. Based on the author's analysis, it can be concluded that in the event that the decision regarding the ex-husband's obligations is not implemented voluntarily, you can try to submit a request to the Religious Court in Surabaya which will consider implementing the decision.
Perlindungan Hukum bagi Pengguna Aplikasi terhadap Klausula Eksonerasi tentang Batasan Kewajiban dalam Perjanjian Lisensi Pengguna pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Aqila Shanza Ammara; Hariyo Sulistiyantoro
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2377-2383

Abstract

Digitalisasi layanan publik melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital memunculkan permasalahan hukum yang esensial ketika pemerintah secara sepihak mencantumkan klausula eksonerasi mutlak di dalam perjanjian lisensi pengguna akhir. Keadaan monopolistik ini memaksa warga negara menyetujui pelepasan hak tanpa ruang negosiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi tersebut serta merumuskan konstruksi pelindungan hukum bagi warga negara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membedah tatanan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelepasan tanggung jawab negara atas potensi kegagalan sistem dan kebocoran data pribadi merupakan tindakan cacat yuridis. Klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar asas iktikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bertentangan dengan larangan pengalihan tanggung jawab pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menabrak kewajiban mutlak pengendali data dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kesimpulannya, instrumen kontrak elektronik perdata sama sekali tidak dapat menganulir tanggung jawab konstitusional negara. Sebagai pelindungan preventif, pemerintah wajib mereformasi formulasi perjanjian layanan publik berlandaskan asas kebebasan berkontrak publik yang proporsional. Secara represif, masyarakat tetap memegang hak pemulihan mutlak melalui instrumen gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa maupun penegakan sanksi administratif secara tegas.
Implikasi Hukum Perbedaan Luas Tanah Hasil Ukur Ulang Terhadap Objek Jual Beli Silvia Maharani; Hariyo Sulistiyantoro
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2384-2391

Abstract

Peralihan dokumen pertanahan dari bentuk analog menjadi elektronik mewajibkan adanya tahapan pengukuran ulang pada bidang tanah. Proses pengukuran ini sering kali menghasilkan penyusutan luas bidang tanah yang berdampak pada ketidakpastian objek dalam perjanjian jual beli yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perbedaan luas tanah tersebut terhadap keabsahan objek perjanjian jual beli serta merumuskan upaya hukum bagi pembeli yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan luas tanah mengakibatkan objek perjanjian menjadi kabur. Kondisi ini secara langsung mencederai syarat objektif mengenai suatu hal tertentu sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pembeli yang dirugikan memiliki kedudukan sebagai konsumen yang hak-haknya dilindungi oleh negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembeli dapat menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi penyesuaian harga atau melalui jalur pengadilan dengan gugatan ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum. Asas kehati-hatian harus diterapkan oleh para pihak dengan menunda penyelesaian transaksi hingga hasil pengukuran digital diterbitkan secara resmi.
Co-Authors Aqila Shanza Ammara Intan puspita sari Silvia Maharani