Sulistiyani Sulistiyani
Magister Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Wahyudi Wahyudi; Mursid Raharjo; Sulistiyani Sulistiyani; Nurjazuli Nurjazuli; Suwito Suwito
Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol 23, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Master Program of Environmental Health, Faculty of Public Health, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jkli.23.1.10-18

Abstract

Latar belakang: Daerah yang sudah mencapai eliminasi malaria harus melakukan fase pemeliharaan untuk mempertahankan kasus tetap nol. Sebagai daerah wisata dan ibu kota, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki mobilitas dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Daerah reseptif malaria yang masih ditemukan jentik nyamuk Anopheles spp. serta masih adanya kasus impor sangat berisiko terjadinya penularan kembali.Metode: Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari–Maret 2023 di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Informan berjumlah 15 orang yang dipilih langsung oleh peneliti dengan metode snowball sampling. Data penelitian disajikan dalam bentuk teks, tabel dan gambar yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan.Hasil: Penerapan vektor terpadu di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan penguatan komitmen pemangku kepentingan dilakukan dengan komunikasi, advokasi, motivasi, dan sosialisasi pada masyarakat oleh pemerintah setempat. Penguatan kebijakan tertuang pada SK Bupati terbaru nomor 174 tahun 2023 dan keputusan Gubernur DKI jakarta Nomor 395 Tahun 2022. Penguatan surveilans dilakukan dengan deteksi dini, PE, pengobatan, pemantauan, survey kontak dan pemeriksaan laboratorium. Surveilans migrasi dilakukan dengan pendataan kepada nelayan. Surveilans faktor risiko dilakukan dengan penemuan daerah reseptif berdasarkan keberadaan jentik, pemantauan lingkungan dan perilaku masyarakat. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan merupakan daerah reseptif malaria. Partisipasi masyarakat yang masih tinggi dalam mengikuti kerja bakti kebersihan lingkungan. Jejaring kemitraan perlu ditingkatkan. Koordinasi dilakukan apabila ditemukan masalah yang bersangkutan dengan dinas terkait. survei migrasi hanya difokuskan pada nelayan dan belum pada wisatawan yang datang.Simpulan: Aktualisasi strategi pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  belum maksimal. ABSTRACTTitle: Implementation of a malaria elimination maintenance strategy in Thousand Islands Administrative DistrictBackground: Regions that have achieved malaria elimination must carry out a maintenance phase to keep cases at zero. As a tourist area and capital city, the Thousand Islands Administration Regency has a fairly high mobility and population density. Malaria receptive areas that are still found by Anopheles mosquito larvae and imported cases are still at risk of retransmission.Method: This study was conducted in January–March 2023 in Thousand Island District, DKI Jakarta. This study used descriptive qualitative method. Data collection was conducted by in-depth interviews. The informants numbered 15 people who were directly selected by the researcher with snowball sampling method. The study data were presented in the form of text, tables and figures obtained from observations in the fieldResult: The implementation of integrated vectors in the Thousand Islands Administration District shows that strengthening stakeholder commitment is carried out by communication, advocacy, motivation, and socialization to the community by the local government. Policy strengthening is contained in the latest Regent Decree Number 174 of 2023 and DKI Jakarta Governor Decree Number 395 of 2022. Strengthening surveillance is carried out by early detection, PE, treatment, monitoring, contact surveys and laboratory tests. Migration surveillance is carried out by collecting data on fishermen. Risk factor surveillance is carried out by finding receptive areas based on the presence of larvae, environmental monitoring and community behavior. South Thousand Islands District is a malaria receptive area. Community participation is still high in participating in environmental hygiene service work. The partnership network needs to be improved. Coordination is carried out if problems are found related to related agencies. The migration survey is only focused on fishermen and not yet on incoming tourists.Conclusion: The actualization of the malaria elimination maintenance strategy in the Thousand Island Administrative District has not been maximized.
Analisis implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pilar 1 Ratna Suryanti; Tri Joko; Yusniar Hanani Darundiati; Sulistiyani Sulistiyani; Nurjazuli Nurjazuli
Hik Vol. 20 No. 2 (2026): Volume 20 Nomor 2
Publisher : Program Studi Ilmu Keperawatan-fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/hjk.v20i2.2942

Abstract

Background: Environmental sanitation is a crucial factor influencing public health. However, open defecation (ODS) remains common and has the potential to pollute the environment and increase the risk of environmentally transmitted diseases. The Community-Based Total Sanitation (CTS) program is a government effort to encourage community behavior change through five sanitation pillars, one of which is Stopping Open Defecation (SBS). However, SBS achievement in Muara Wis District, Kutai Kartanegara Regency, remains low, and not all villages in the area have achieved SBS status. Purpose: To analyze the implementation of the community-based total sanitation program, pillar 1. Method: This study used an observational, analytical, and cross-sectional design. This study focused on the implementation of STBM Pillar 1, namely bus stops for open defecation prevention, in seven villages (Enggelam, Lebak Cilong, Lebak Mantan, Melintang, Muara Enggelam, and Sebemban) in Muara Wis District, Kutai Kartanegara, from October 2025 to February 2026. A total of 2,944 households in Muara Wis District, with 110 respondents randomly selected using the Slovin formula, were sampled. Data were collected through questionnaires and field observations, then analyzed univariately for frequencies and bivariately using the chi-square test with p < 0.05. Results: Most families had implemented open defecation prevention (71.8%). The bivariate analysis also found a significant relationship between the availability of vacant land (p = 0.001), clean water (p = 0.001), toilets (p = 0.001), and level of knowledge about STBM with open defecation behavior. Meanwhile, attitudes toward the implementation of STBM (Open Defecation-Free Zones) did not show a significant relationship (p = 0.930). Conclusion: The availability of vacant land, clean water, toilets, and the level of information are significantly associated with the practice of open defecation. Efforts to increase access to sanitation facilities, provide clean water, and educate the community about health need to be strengthened to support the successful implementation of Pillar 1 of STBM and achieve sustainable open defecation-free villages. Suggestion: Communities and the government are expected to find alternative solutions to the limited land available for sanitation facilities, such as utilizing appropriate technology in building family toilets, implementing simple air treatment methods both individually and communally, and building healthy toilets that are appropriate to the geographical conditions of the environment.   Keywords: Community-Based Total Sanitation; Environmental Sanitation; Open Defecation.   Pendahuluan: Sanitasi lingkungan merupakan faktor krusial yang memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Namun, praktik buang air besar sembarangan (BABS) masih sering terjadi dan berpotensi mencemari lingkungan serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui lima pilar sanitasi, salah satunya stop buang air besar sembarangan (SBS). Namun, capaian SBS di Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah dan seluruh desa di wilayah tersebut belum berstatus SBS. Tujuan: Untuk menganalisis implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pilar 1. Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik cross-sectional. Fokus penelitian adalah pelaksanaan STBM Pilar 1 stop buang air besar sembarangan di 7 desa (Enggelam, Lebak Cilong, Lebak Mantan, Melintang, Muara Enggelam, dan Sebemban), Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, pada Oktober 2025 - Februari 2026. Sebanyak 2,944 kepala keluarga di Kecamatan Muara Wis, 110 responden dipilih secara acak dengan rumus Slovin. Demikian pula, data dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi lapangan, kemudian dianalisis secara univariat untuk frekuensi dan bivariat menggunakan uji chi-square dengan p < 0.05. Hasil: Mayoritas keluarga telah menerapkan pencegahan buang air besar di tempat terbuka (71.8%). Analisis bivariat juga menemukan hubungan yang signifikan antara ketersediaan lahan kosong (p = 0.001), air bersih (p = 0.001), toilet (p = 0.001), dan tingkat pengetahuan tentang STBM dengan perilaku buang air besar keluarga. Sementara itu, sikap terhadap penerapan STBM tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (p = 0.930). Simpulan: Faktor ketersediaan lahan kosong, ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, dan tingkat pengetahuan berhubungan signifikan terhadap praktik BABS. Upaya peningkatan akses sarana sanitasi, penyediaan air bersih, serta edukasi kesehatan masyarakat perlu diperkuat untuk mendukung keberhasilan implementasi STBM Pilar 1 dan pencapaian desa stop buang air besar sembarangan secara berkelanjutan. Saran: Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat mencari alternatif solusi atas keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana sanitasi, seperti memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pembangunan jamban keluarga, melakukan pengolahan air secara sederhana baik secara individu maupun komunal, serta membangun jamban sehat yang sesuai dengan kondisi geografis lingkungan.   Kata Kunci: Buang Air Besar Sembarangan; Sanitasi Lingkungan; Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).