Kevin Fausta Zahran
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 31/G/2011/PTUN-PBR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA Kevin Fausta Zahran; Siftiana Sariyatul Arzaqiyah; Revo Handhika Juang
Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v9i2.8484

Abstract

This article will discuss the results of the judge's decision at the State Administrative Court Number 31/G/2011/PTUN-Pbr based on the perspective of state financial law. Administrative Court is a judicial institution that specifically handles legal disputes and relates to Administrative Court between the government and individuals or rechtspersoon. If there is a problem related to state finances, the Administrative Court tries to ensure that the dispute is resolved when a lawsuit is brought to the Administrative Court. The aim of this research is to find out the legal provisions related to the filing of a lawsuit in a state financial case to the Administrative Court and to understand the analysis related to the decision of the PTUN judge No. 31/G/2011/PTUN-Pbr based on the perspective of state financial law. This research is a normative legal research using a case approach and statutory approach. Sources of data were obtained through document and literature studies by collecting data and research sources through articles, journals and various other documents. The results of the study show that the decision Number: 31/G/2011/PTUN-Pbr is a disputed case decision regarding the TUN decision letter, which is also related to state finances.
Implikasi Yuridis Pemberlakuan Pajak Karbon Di Indonesia Dalam Menjamin Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Sehat Dwi Sri Wahyuni; Kevin Fausta Zahran
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v1i2.136

Abstract

Artikel ini akan mendiskusikan terkait implikasi yuridis pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dalam menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perubahan iklim yang signifikan dan berdampak pada semakin bertambahnya efek gas rumah kaca. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terkait pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi yuridis dari pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dalam menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan kepustakaan. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-data serta sumber penelitian melalui artikel, jurnal, dan berbagai dokumen lainnya. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi metode, serta dianalisis menggunakan teknik kualitatif induktif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemberlakuan pajak karbon di Indonesia dirasa sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan dengan diberlakukannya pajak karbon berarti emisi gas rumah kaca dari sumber emisi dapat dikurangi dan hasil penerimaan dari pajak karbon dapat dijadikan sebagai investasi yang ramah lingkungan. Selain itu, pemberlakuan pajak karbon juga dapat mengubah perilaku pelaku ekonomi agar mampu melaksanakan kegiatan hijau yang sedikit mengeluarkan karbon.