Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI NELAYAN TRADISIONAL Rouli Anita Velentina
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.356 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.3.2018.184-197

Abstract

Para nelayan di Indonesia umumnya hidup dalam garis kemiskinan. Hal ini merupakan suatu ironi sebab pengelolaan perikanan seharusnya mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengertian “kesejahteraan rakyat” utamanya meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional. Masyarakat nelayan menyandang stereotip berupa lemah, bodoh, tidak efisien dan tidak mampu merencanakan masa depan. Stereotip tersebut memengaruhi berbagai kebijakan Pemerintah bagi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kebijakan pembiayaan bagi para nelayan tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Ada beberapa simpulan yang diperoleh. Pertama, minat lembaga perbankan untuk memberikan pinjaman kepada nelayan tradisional masih minim. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemberian kredit bagi para nelayan tradisional dapat digolongkan sebagai pemberian kredit yang berisiko tinggi. Kedua, untuk meningkatkan minat lembaga perbankan, Pemerintah memegang peranan penting.
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Safiulloh Safiulloh; Rouli Anita Velentina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.006 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15199

Abstract

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum di Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt dan Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka dengan menggunakan data sekunder. Maka dalam hal ini  hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Metode penemuan hukum oleh hakim pengadilan negeri Blitar sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt hanya menggunakan metode penafsiran terkait pasal 16 ayait (1) Huruf a UUJN yaitu Kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. maka dalam hal ini notaris yang di berikan kepercayaan oleh klain untuk menitipkan  sertifikatnya harus dijaga dengan baik  dan penafsiran sistematis untuk menyelesaikan masalah hukum mengenai di tolaknya gugatan atas pemohon Serta metode argumentasi berupa penyempitan hukum dalam hal menyelesaikan masalah kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat I, II dan III harus menggunakan metode penafriran analogi selain metode penafsiran UUJN dan siatematis sebagai tujuan dari Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris/PPAT yang menyerahkan sertifikat tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT tersebut.Kata-Kunci: Pengadilan, Notaris/PPAT, Hukum The formulation of the problem discussed in this study. What is the method used by judges to find the law at the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt and How is the Analysis of the Decision of the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt. The type of research used is normative legal research with descriptive research type, so that the analysis of the data uses qualitative methods, namely by collecting, identifying, analyzing and describing legal materials that have been obtained through library studies using secondary data. So in this case the results of the discussion of the problems that arise in this study are the method of legal discovery by the judges of the Blitar District Court as safe in Decision Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt only using the interpretation method related to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN is the obligation of a notary to act honestly, thoroughly, independently,impartially, and to protect the interests of the partiesin legal actions. so in this case the notary who is trusted by the client to entrust his certificate must be propertly maintained and a systematic interpretation to resolve legal problems regarding the rejection of the lawsuit against the applicant as well as the argumentation  method in the form of legal narrowing in terms of resolving the problem of losses resulting from unlawful acts committed by the defendants I,II and III must use the analogy interpretation method other than the UUJN and systematic interpretattion method as the purpose of the actions carried out by the Notary/PPAT employee who submitted the certificate without the Notary/PPAT knowing.Keywords: Court, Notary/PPAT, Law
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Safiulloh Safiulloh; Rouli Anita Velentina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15199

Abstract

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum di Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt dan Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka dengan menggunakan data sekunder. Maka dalam hal ini  hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Metode penemuan hukum oleh hakim pengadilan negeri Blitar sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt hanya menggunakan metode penafsiran terkait pasal 16 ayait (1) Huruf a UUJN yaitu Kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. maka dalam hal ini notaris yang di berikan kepercayaan oleh klain untuk menitipkan  sertifikatnya harus dijaga dengan baik  dan penafsiran sistematis untuk menyelesaikan masalah hukum mengenai di tolaknya gugatan atas pemohon Serta metode argumentasi berupa penyempitan hukum dalam hal menyelesaikan masalah kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat I, II dan III harus menggunakan metode penafriran analogi selain metode penafsiran UUJN dan siatematis sebagai tujuan dari Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris/PPAT yang menyerahkan sertifikat tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT tersebut.Kata-Kunci: Pengadilan, Notaris/PPAT, Hukum The formulation of the problem discussed in this study. What is the method used by judges to find the law at the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt and How is the Analysis of the Decision of the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt. The type of research used is normative legal research with descriptive research type, so that the analysis of the data uses qualitative methods, namely by collecting, identifying, analyzing and describing legal materials that have been obtained through library studies using secondary data. So in this case the results of the discussion of the problems that arise in this study are the method of legal discovery by the judges of the Blitar District Court as safe in Decision Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt only using the interpretation method related to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN is the obligation of a notary to act honestly, thoroughly, independently,impartially, and to protect the interests of the partiesin legal actions. so in this case the notary who is trusted by the client to entrust his certificate must be propertly maintained and a systematic interpretation to resolve legal problems regarding the rejection of the lawsuit against the applicant as well as the argumentation  method in the form of legal narrowing in terms of resolving the problem of losses resulting from unlawful acts committed by the defendants I,II and III must use the analogy interpretation method other than the UUJN and systematic interpretattion method as the purpose of the actions carried out by the Notary/PPAT employee who submitted the certificate without the Notary/PPAT knowing.Keywords: Court, Notary/PPAT, Law
Sovereign Wealth Fund (Swf) Institution: Roles And Challenges Of The Indonesia Investment Authority (Ina) Vincent Guo; Rouli Anita Velentina
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7963

Abstract

Sovereign Wealth Fund (SWF) is a term in the realm of finance that refers to a state-owned financing institution. One of the Sovereign Wealth Funds owned by the Indonesian government, the Indonesia Investment Authority (INA), has been operational since 2024. As a progressive step in the development of Sovereign Wealth Funds in Indonesia, INA can be considered successful as a state investment management institution that has attracted the attention of foreign investors. Since its establishment, INA has played a role in driving investments in infrastructure, transportation, logistics, digitalization, healthcare, food security, green energy, and sustainable development. The sectors funded by INA range from geothermal energy in the green energy sector, the Belawan terminal infrastructure project, until Plasma Derivative Drug Products in healthcare. However, INA’s success is also accompanied by challenges, such as securing prospective investors, balancing economic interests with sustainable developmental priorities, and the impact of the global economic slowdown on investor confidence. Additionally, regulatory challenges—including policy alignment and even jurisdictional conflicts with other government institutions—are critical concerns for INA’s future growth. This research attempts to elaborate on the role of INA in the development of the Indonesian economy and the challenges faced by INA as Indonesia’s Sovereign Wealth Fund.
Responsibilities of the Board of Commissioners as Tax Bearer for Limited Liability Company Taxpayer Bustanul Arifin; Rouli Anita Velentina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.2011

Abstract

Tax collection in Indonesia carried out based on the procedures stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 189/PMK.03/2020 concerning Procedures for Implementing Tax Collection on the Amount of Taxes Accrued (“PMK No.189/PMK.03/2020”). In PMK No.189/PMK.03/2020, the Board of Commissioners can be the Tax Bearer of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas “PT”), whereas in Article 32 of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, it is not regulated that the Board of Commissioners may become the Tax Bearer. Then, when viewed from Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the organ authorized to represent a Limited Liability Company (PT) is the Board of Directors. The problem of this research is how the arrangement of the Board of Commissioners as the Tax Bearer if it is viewed from the applicable laws and regulations. The normative juridical method is the research method used in this research. This research uses secondary data consisting of primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. From the results of this research, it is concluded that the regulation regarding the responsibilities of the Board of Commissioners in PMK Number 189/PMK.03/2020 is an implementation of Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection with Distress Warrant. In addition, the arrangement is in line with the arrangement of the responsibilities of the Board of Commissioners in the Limited Liability Company Law, as reviewed from Article 69 paragraph (3) jo. Article 114 paragraph (3) of the Limited Liability Company Law which regulates the Board of Commissioners is jointly and severally responsible if the resulting financial statements are incorrect and/or misleading. Nevertheless, the Ministry of Finance is deemed necessary to make some improvements to the deficiencies in the provisions of PMK Number 189/03/2020.  Keywords: Board of Commissioners, Tax Law, Tax Bearer, Limited Liability Company, Taxpayer