Makmur Rizka
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perempuan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Keadilan Gender Berangkat Dari Penetapan Qanun Jinayah di Aceh Makmur Rizka; Rahmat Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13896

Abstract

Syariat Islam di Aceh bukan lagi persoalan yang harus ditutup-tutupi dalam pengimplementasiannya. Bukan karena regulasi hukumnya yang salah, namun penerapan hukum Qanun-Qanun Syariat Islam seringkali tidak kontekstual dan terkesan dalam kontrol politik pemerintahan daerah. Tulisan ini berusaha memberikan gambaran terkait penerapan hukum Qanun-Qanun Syariat Islam yang harusnya berlaku adil, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketetapan dan terindikasi ‘ditunggangi’ kepentingan politik semata. Model kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian tulisan ini, yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan penerapan atau implementasi hukum Qanun Syariat Islam di Aceh, baik pada perspektif hukum regulasi negara maupun regulasi kedaerahan. Hukum Syariat Islam yang diterapkan di Aceh membutuhkan berbagai pandangan sosial dan kultural yang lebih humanis, terutama dalam pemberlakuan sanksi yang diusulkan. Wacana pro-kontra emansipatoris dari berbagai kalangan yang fokus pada isu-isu ketidaksetaraan perlakuan hukum pun menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh. Buktinya, hingga saat ini penerapannya masih dalam proses yang belum menemui titik terang dan tidak transparan, sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Aceh dalam menjaga harmonisasi kehidupan sosial, kultural dan regulasi ditengah-tengah arus perkembangan zaman.
Penguatan Sumber Daya Manusia Pertahanan dalam Menghadapi Radikalisme, Konservatisme, dan Liberalisme Agama terhadap Ideologi Pancasila di Indonesia Rahmat Effendi; Makmur Rizka
JURNAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTAHANAN Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63210/jp3.v2i2.188

Abstract

Non-military threats to Indonesia’s national defense are increasingly complex, as the growth of radicalism, conservatism, and religious liberalism has the potential to weaken social cohesion and erode Pancasila as the state ideology. These three spectrums of ideological threats operate through religious narratives, digital spaces, social networks, and political dynamics, thus demanding a defense response that is not only coercive but also ideological and cultural. This study aims to analyze the characteristics of religious-based ideological threats to Pancasila and formulate strategies for strengthening defense human resources (HR) in maintaining national ideological resilience. This study uses a qualitative approach, drawing on national defense regulations, counter-radicalization policies, official government documents, and academic literature, including books and articles from relevant national and international scholarly journals. The results show that religious radicalism encourages exclusivism and the legitimacy of violence, and religious conservatism breeds rigidity and resistance to national values. In contrast, religious liberalism has the potential to relativize collective values ​​and weaken ideological consensus. In this context, defense human resources play a strategic role as an ideological vanguard through a combination of hard and soft power approaches, including ideological education, digital literacy, counter-narratives, and collaboration with civil society. This research contributes theoretically by offering a conceptual model to strengthen defense human resources in upholding Pancasila, and practically by providing policy recommendations to enhance ideology-based non-military defense in Indonesia.