<![CDATA[AbstrakPimpinan partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang duduk di DPRD demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di legislatif, salah satu kewenangan pimpinan partai politik terhadap wakil rakyat adalah penggantian antarwaktu yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah; Analisis kewenangan pimpinan partai politik dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Partai Golkar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, bahwa secara yuridis pimpinan partai politik memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diperbaharui dalam perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 di dalam undang-undang tersebut sering disingkat dengan sebutan UU MD3 karena mengatur secara jelas kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban masing-masing lembaga DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota partai Golkar merujuk peraturan dan undang-undang undangan yang berlaku dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi serta pakta integritas Partai Golkar. Kata Kunci: Analisis yuridis kewenangan pimpinan partai politik, penggantian antarwaktu anggota DPRD AbstractPolitical party leaders have authority over their cadres who sit in DPRD in order to guarantee the strength and existence of political parties in the legislature, one of the authorities of political party leaders over people's representatives is the interim replacement used by political parties against members of the Regional People's Representative Council (DPRD) who come from political parties, political parties have the right to dismiss their political cadres who are considered to have violated party rules and the constitution. The problems raised in the research are; Analysis of the authority of political party leaders in carrying out the dismissal and interim replacement of Regency/Municipal DPRD members. Mechanism of dismissal and interim replacement of Regency/Municipal DPRD Members in the Golkar Party. By using the normative legal research method, according to the problems in this thesis, that juridically the leadership of a political party has full authority to carry out the dismissal and interim replacement of members of the Regency/Municipal DPRD as stipulated in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which was renewed in the amendment to Law Number 2 of 2011 concerning political parties. Law Number 17 of 2014 in this law is often abbreviated as UU MD3 because it clearly regulates the position, duties and functions, rights and obligations of each DPR RI, DPD RI, Provincial DPRD and Regency/City DPRD. Mechanism for dismissal and replacement between members of the Regency/City DPRD for Golkar parties refers to the applicable laws and regulations with the mechanism set out in the AD/ART and organizational regulations and the integrity pact of the Golkar Party. Keywords: Juridical analysis of the authority of political party leaders, interim replacement of DPRD members]]>
