Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HALAL PEMBAYARAN UTANG YANG BERLEBIH DARI POKOK PINJAMAN (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86) Lahmudinur Lahmudinur
Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKOBIS-DA
Publisher : IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/ekobis.v4i01.395

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang permasalahan utang piutang yang dikembalikan dengan ada nilai tambahan dari harga pokoknya serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian, baik yang dikemukan oleh para pakar hukum Islam, mufassirin dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara fuqaha dalam memandang hukum utang al- qardh yang bertambah dan analisa para pakar terhadap dampaknya yang ditimbulkannya dalam perekonomian umat . Pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa qarhd yang bertambah tidak boleh (haram) sementara, sebagian ulama diantaranya “ Setiap utang yang membawa manfaat adalah riba, hanyalah kaidah fiqih, bukan hadits Nabi Saw. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran mufassirin terhadap ayat-ayat tentang al-qardh. Dan dampak al-qardh yang bertambah terhadap perekomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya beban bagi piutang. Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir dan tulisan-tulisan tentang pengembalian al-qardh yang bertambah nilainya, riba dan yang berkaitan dengannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran ayat QS. An-Nisa: 86 dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum al-qardh serta untuk menganalisis dampak positif yang ditimbulkan konsep al- qardh yang bertambah terhadap Nilai pokoknya. Kata Kunci : Pembayaran Utang, Dari Pokok Pinjaman 
Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir: Kajian Komprehensif tentang Kesulitan, Rukhshah, dan Cabang-Cabangnya dalam Fiqih Islam Halimah Halimah; Gita Anggraini; Azh-Zhahra Olfa; Desvyna Tri Yanitha; Lahmudinur Lahmudinur
Student Research Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i3.2771

Abstract

This study discusses the rules of al-masyaqqah tajlibu at-taysir as one of the rules of asasiyyah fiqhiyyah which has an important role in the formation and application of Islamic law. This rule emphasizes that the difficulties (masyaqqah) experienced by the mukallaf can be the reason for the provision of convenience (taysir) in the implementation of sharia law. This research aims to explain the concept of masyaqqah, the legal basis of the rules, the forms of rukhsah given by the sharia, and the limitations and exceptions of its application. The research method uses literature studies by analyzing fiqh literature, ushul fiqh, and relevant Islamic law sources. The results of the study show that the masyaqqah that can be the basis for legal leniency is not ordinary difficulties in worship and muamalah, but difficulties that exceed normal limits and have the potential to cause harm. The basis of this rule is found in the Qur'an and Hadith, which affirm that Allah desires ease and does not desire difficulties for His servants. In its application, masyaqqah is classified into three levels: light, medium, and severe, with different legal consequences. The forms of rukhsah include mandatory, sunnah, mubah, khilaf al-aula, and makruh according to the conditions. However, the application of this rule is not absolute because there are limits to remain in harmony with maqashid al-shari'ah. Thus, this rule is an important instrument in maintaining a balance between the demands of sharia and human capabilities.