<![CDATA[Demokrasi adalah mekanisme agar sistem pemerintahan suatu negara berupaya untuk menjalankan kedaulatan rakyat (citizen power) atas negara yang diperintah oleh pemerintah negara tersebut. Pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat, khususnya pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara harus mengikuti asas: kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas. Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum adalah terpenuhinya hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih. Sarana yang direncanakan adalah ketersediaan alat penghitungan suara pemilu dan pemungutan suara pemilu di TPS. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai Pasal 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, salah satu logistik perlengkapan ialah dokumen pemilihan. Data pendistribusian data logistik menjadi hal penting untuk membantu pengawasan logistik telah distribusi sesuai ketentuan. Cara penyajian informasi menjadi hal krusial, visualisasi data menjadi cara terbaik dalam hal ini. Visualisasi data menjadi komponen utama dalam analisis dan representasi data, metode Seven Steps of Data Visualization, yang berorientasi dengan menyajikan data dan memberikan data untuk memudahkan pengguna dengan Langkah-langkah yang jelas untuk memberikan visualisasi data pendistribusian surat suara untuk pemilu di seluruh provinsi Republik Indonesia. Pendistribusian surat suara akan disertai dengan informasi tentang DPT (Daftar Tetap Pemilih) dan TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memastikan jumlah surat suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing dapil.]]>
