Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum St. Fatmawati.L; M. Yusuf; Muhammad Abdillah; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: Desember (2021)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v1i3.47

Abstract

Pesatnya pembangunan di kawasan kota menjadi daya pikat bagi kaum di pedesaan untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi perurbanisasi secara masif dari area perdesaan ke area perkotaan tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan perkotaan menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan bahwa gelandangan pengemis yang ada di tempat umum telah meningkat lebih dari 50%. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya Kemiskinan disebabkan oleh redupya sector perekonomian akibat COVID 19. Oleh karena itu, perlunya di adakan tindakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dan juga upaya penertibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Nelayan Asing pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung musdamin; St. Fatmawati L; M Yusuf
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Agustus (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i2.226

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan teoritis.  Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer yang diperoleh wawancara di lokasi penelitian, dianalisis, kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan namun penerapan dan eksekusinya masih menyisahkan permasalahan. 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing melalui instrumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki problem pada tingkat pelaksanaan putusan pidana denda dan belum dapat menyentuh korporasi.  Problem tersebut diselesaikan dengan pendekatan proporsionalitas, dimana asset pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing disita dan membangun kerjasama dengan negara bendera kapal.