Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Mustaming Mustaming
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO Tomi Aditiya; Mustaming Mustaming; Agustan Agustan
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4177

Abstract

Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Informan dalam penelitian ini yaitu pengelola parkir/juru parkir muwadda dan dinas perhubungan. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan datanya menggunakan alat-alat bantu yaitu hanphone, buku catatan, panduan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam menggunakan 3 tahap yaiitu. Observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi, serta dianalisis dengan Teknik reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pemeriksaan datanya mwenggunakan triangulasi dan bahan referensi yang cukup. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu jika terjadi kehilangan kendaraan pihak pengelolaan parkir tidak bertanggungjawab tetapi mereka hanya membantu dalam hal mencarikan motor yang hilanh dan mereka hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm dan dompet. Hal ini berdasarkan Perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan Perda No 7 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum. Juga kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai Motor dan Patok Pembatas Parkir. Kedua pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu di dalam Hukum Islam menyatakan bahwa “tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Di dalam ekonomi Islam yaitu: keadilan, tanggungjawab. Pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab kehilangan kendaraan.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No.523/Pid.B/2017/PN.PLP) Mustaming Mustaming; Mita Juniar
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 1 No 1 (2020): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v1i1.1595

Abstract

AbstractCriminological review of the case decision No.523 / Pid.B / 2017 / PN.PLP,an overview leads to the Identity of the Defendant and the scene described in the contents of the accused's indictment, as well as knowing the plot or storyline of the Defendant when committing a murder crime. Islamic criminal law review of the case decision No.523 / Pid.B / 2017 / PN. PLP in Islamic criminal law includes premeditated murder and persecution itself. The actions of the defendant are included in the main punishment was qishash, takzir and diat. If the victim or the victim's family / heir forgives, the defendant must pay a diyat in the form of compensation. Diyat or compensation for its value is left up to the ulil amri decision or the judge. Meanwhile, the defendant can also get an acquittal as long as he gets forgiveness from the victim's family. Thus according to Islamic criminal law, premeditated murder which result in serious injury by the defendant received qishash, takzir and diat laws. AbstrakTinjauan kriminologis terhadap putusan perkara No.523/Pid.B/2017/ PN.PLP, suatu tinjauan yang mengarah kepada Identitas si Terdakwa dan tempat kejadian yang dipaparkan pada isi dakwaan Terdakwa, serta mengetahui alur atau jalan cerita Terdakwa pada saat melakukan suatu kejahatan pembunuhan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perkara No.523/Pid.B/2017/PN. PLP dalam hukum pidana Islam termasuk pembunuhan berencana dan penganiyaan itu sendiri perbuatan terdakwa masuk dalam hukuman pokoknya adalah qishash, takzir dan diat. Apabila korban atau keluarga korban/ahli waris memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat berupa ganti rugi. Diyat atau ganti rugi nilainya diserahkan kepada keputusan ulil amri atau hakim. Sedangkan bisa juga hukuman bebas untuk terdakwa asalkan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tentang pembunuhan berencana yang mengakibatkan luka berat oleh terdakwa tersebut mendapatkan hukum qishash, takzir dan diat.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TANA LUWU) Anita Marwing; Mustaming Mustaming
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 20 No. 1 (2024): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v20i1.4714

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the execution of civil cases in the Religious Courts in Tana Luwu and the problems of its implementation, then provide solutions to the implementation of the execution of civil cases in the Religious Courts in Tana Luwu. This research is descriptive qualitative research. The results showed that: (1) Religious Courts in Tana Luwu have carried out executions based on incoming requests, but the number of requests for execution is very small, namely requests for execution of joint property cases as many as 7 cases and inheritance cases as many as 2 cases; (2) The inhibiting factors in the implementation of executions in Religious Courts in Tana Luwu, including Legal or regulatory problems, high case costs, lack of quantity and quality of human resources of the Religious Courts, and lack of public legal awareness; (3) Solutions offered in dealing with obstacles to the implementation of execution, namely: It is necessary to make a regulation of execution in the form of a guidebook to be used as a guideline in the implementation of execution, suspend the cost of execution, improve the quality of human resources of the judicial apparatus in the form of education and training.
Co-Authors Anita Marwing Chatarina Umbul Wahyuni Mita Juniar Tomi Aditiya