Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional Vanessa Mathilde Harum; Nurul Syarifah
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1245

Abstract

Drug trafficking is growing rapidly and becoming more sophisticated. It has been organized as a transnational crime which is a form of crime across countries. The drug business has transcended cultural and social boundaries and has become a business that knows no boundaries. This has become a serious problem for every country. This is because this case has caused health problems and crime. Indonesia has become a destination country for drug trafficking. The development of this business has also grown once in the country of Indonesia. Indonesia's vast territory and lack of supervision in border areas make it easy to smuggle these illegal goods. That way, the illicit business can continue. Drug abuse can harm people who use it even to the people around them. Therefore, Indonesia has made efforts in dealing with this transnational drug crime. Therefore, the purpose of this journal is to find out the efforts of the government in Indonesia in dealing with this transnational crime.
Dampak Perkembangan Fintech Terhadap Perlindungan Konsumen: Kasus Pinjaman Uang Online di Indonesia Nurul Syarifah; Jeane Neltje Saly
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1150

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima pinjaman online di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang online terutama dalam mekanisme penagihan pinjaman ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menguji keabsahan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman online berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Melalui pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman uang online harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, dan penanganan pengaduan yang efisien. Selain itu, pentingnya menjaga kepastian hukum dan menghormati perjanjian yang telah dibuat, serta peran OJK dan aparatur penegak hukum dalam menindak pelaku usaha ilegal juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga hak dan kepentingan penerima pinjaman uang online serta mendorong pematuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.