<![CDATA[Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan melindungi hak masyarakat atas lingkungan sehat dan mengendalikan dampak tembakau di ruang publik. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2022 tentang KTR melalui perspektif teori keadilan John Rawls, hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan dokumentasi di fasilitas publik Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut secara normatif telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan konstitusi. Namun, implementasinya belum optimal akibat kesenjangan antara norma dan praktik, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan sanksi, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Model Implementasi Kolaboratif KTR Berbasis Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Efektivitas Hukum. Model ini menekankan penguatan kelembagaan, pengawasan konsisten, penyediaan sarana, partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Diharapkan model ini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat perlindungan hak atas kesehatan dalam kerangka negara hukum demokratis.]]>
