Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aktual Justice Jurnal Hukum Caraka Justitia
Imam Gunawan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Airdrop Kripto pada Aplikasi Telegram Sebagai Bentuk Promosi Aset Kripto Imam Gunawan; Faridh Fikri
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v5i2.2183

Abstract

Telegram is a fast messaging platform and has become the main media for promoting crypto assets. Telegram's functionality establishes its position in innovation in the field of cryptocurrency, such as digital wallets and Peer to Peer markets. The implication is that Telegram, as a social media platform, has penetrated the cryptocurrency sector, one of which is the implementation of crypto airdrops. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of the legal implications of crypto airdrops on the Telegram application as a form of crypto asset promotion, including the challenges and opportunities that exist in the context of Indonesian law. The method used in this study is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study are that crypto airdrops are a promotional or marketing strategy by crypto companies for new cryptocurrencies that will be issued. Crypto airdrops are classified into five parts, namely standard airdrops, bounty airdrops, holder airdrops, exclusive airdrops, and lottery airdrops. There are no regulations yet that determine how the crypto airdrop mechanism works in Indonesia. Therefore, the legal implications that occur in this discussion are the problem of Telegram as a social media expanding into the transaction service sector (crypto assets), the determination of new cryptocurrencies, and the problem of tax payments for airdrop hunters by reviewing several regulations in Indonesia, such as the Law, Bappebti Regulations, Ministerial Regulations, OJK Regulations, and other regulations.
KOMPLEKSITAS BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL: ANTARA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Imam Gunawan; Ghina Widia Saiddah
Jurnal Aktual Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas konflik antara Israel dan Palestina serta upaya boikot produk pro Israel. Konflik antara kedua negara ini telah berlangsung selama 75 tahun dan mempengaruhi banyak aspek seperti HAM, agama, dan politik. Serangan Israel terhadap Palestina telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan. Indonesia, bersama dengan negara-negara lainnya, telah mengecam tindakan Israel dengan memberikan bantuan dan dukungan bagi Palestina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi dengan produk yang terafiliasi dengan Israel. Berbagai tantangan implementasi boikot dihadapi seperti halnya pelanggaran atas prinsip Most Favoured Nation dan prinsip Non-Discrimination dalam GATT. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini menganjurkan agar penerapan boikot terhadap produk pro Israel perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat konsekuensi diplomatis dan ekonomi yang mungkin terjadi. Upaya boikot terhadap produk pro Israel merupakan tindakan yang kompleks dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Legalitas dan implikasi diplomatik dari tindakan ini perlu ditelaah lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif.
Co-Authors Faridh Fikri Ghina Widia Saiddah