Garuda - Garba Rujukan Digital

Unappreciated Depreciation: Connecting The Line of “What Counts” and “How to Count” Company’s Sustainable Assets Putu Yunartha Pradnyana Putra; Made Pramana Putra; I Putu Sriartha
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 13 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiah.v13i2.54150

Little is known about the phenomenon of depreciation charged from both economic and accounting point of view. This article addresses the lack of discussion related to depreciation charged, which is currently an important factor in determining the company's performance. Based on financial report data published by public manufacturing companies in Indonesia, we estimate that an aggressive and consistent depreciation charged will be appreciated by investors in the capital market. In addition to the important role in determining the company's performance, we observe that depreciation charged has an equal position with other operating costs. Finally, we identify that depreciation charged can be viewed as an early perceived loss for investors and others.

Hubungan Belanja Modal dan Transfer ke Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah: Literature Review Ketut Agustina febrian; Made Aristia Prayudi; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.470

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun, rendahnya kontribusi PAD dan dominasi dana transfer masih menjadi permasalahan utama di banyak daerah di Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan belanja modal dan transfer ke daerah dengan kemandirian keuangan daerah melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan terhadap 10 artikel dari jurnal nasional terakreditasi periode 2020-2025 yang diperoleh melalui Google Scholar. Hasil tinjauan menunjukan bahwa belanja modal umumnya memiliki hubungan yang lemah atau cenderung negatif dengan kemandirian keuangan daerah, terutama ketika alokasinya bersifat konsumtif dan belum mampu meningkatkan PAD. Sementara itu, transfer ke daerah secara umum menunjukkan hubungan negatif dengan kemandirian keuangan daerah akibat tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Gianyar Pande Komang Ayu Sinta Lestari; Anantawikrama Tungga Atmadja; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6312

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mengidentifikasi kendala substantif yang terjadi dalam praktik penyusunan, serta merumuskan saran perbaikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan LKPD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, meliputi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan oleh BPKAD, dilanjutkan dengan review internal oleh Inspektorat dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendala substantif yang teridentifikasi meliputi: gangguan sistem informasi pada akhir tahun anggaran, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap SAP berbasis akrual, keterbatasan kuantitas SDM, keterlambatan penyampaian data dari OPD, serta dominannya pengendalian yang bersifat korektif dibandingkan preventif. Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar OPD, kompleksitas proses konsolidasi, keterbatasan integrasi sistem informasi, serta belum optimalnya koordinasi. Saran tindak mencakup penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis berkelanjutan, penguatan knowledge management, penataan distribusi SDM, penguatan pengendalian preventif, serta perbaikan manajemen waktu.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Intensitas Dukungan Pemerintah, Dan Kapabilitas Digital Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan Di Kabupaten Buleleng Kadek Rivan Kayana; Nyoman Trisna Herawati; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 7 No. 5 (2026): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/e4a5dw60

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi penelitian berjumlah 2.098 usaha mikro sektor perdagangan, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik proportional stratified sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022, Intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman regulasi, dukungan pemerintah, dan kemampuan digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi

Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Sari Utami Ketut; Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi Vol. 15 No. 1 (2026): Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/vjra.v15i1.114211

This study aimed to examine in depth the effect of accountability, transparency, and clarity of budget targets on the effectiveness of village fund management in Banjar District, Buleleng Regency. This research employed a quantitative method with a sample of 102 respondents selected through purposive sampling from village officials across 17 villages. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression to test the effect of each variable. The results showed that accountability, transparency, and clarity of budget targets had a positive and significant effect on the effectiveness of village fund management. These findings confirm that the implementation of accountability principles, information transparency, and clear budget target formulation are important factors in improving the effectiveness of village fund management. This study is expected to provide empirical contributions for village governments in strengthening better financial governance and to serve as a reference for future research related to village fund management.

Hubungan Belanja Modal dan Transfer ke Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah: Literature Review Ketut Agustina febrian; Made Aristia Prayudi; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.470

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun, rendahnya kontribusi PAD dan dominasi dana transfer masih menjadi permasalahan utama di banyak daerah di Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan belanja modal dan transfer ke daerah dengan kemandirian keuangan daerah melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan terhadap 10 artikel dari jurnal nasional terakreditasi periode 2020-2025 yang diperoleh melalui Google Scholar. Hasil tinjauan menunjukan bahwa belanja modal umumnya memiliki hubungan yang lemah atau cenderung negatif dengan kemandirian keuangan daerah, terutama ketika alokasinya bersifat konsumtif dan belum mampu meningkatkan PAD. Sementara itu, transfer ke daerah secara umum menunjukkan hubungan negatif dengan kemandirian keuangan daerah akibat tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Administrasi dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng Komang Bunga Dian Permana Dewi; Made Arie Wahyuni; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6755

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi administrasi, dan sistem samsat drive thru secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Latar belakang penelitian ini didasari oleh peningkatan persentase tunggakan pajak kendaraan bermotor dari 43,79% pada tahun 2020 menjadi 46,73% pada tahun 2024, serta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan populasi sebanyak 23.847 wajib pajak. Penentuan sampel menggunakan teknik random sampling dengan rumus slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala likert 1–5. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 30.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi administrasi, dan sistem samsat drive thru secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search