<![CDATA[Nurul Fatimah Azzahra Ahmad, I Nyoman Nurjaya, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nurulfatima@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan norma hukum terkait sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana di dalam UU 32/2009 (UUPPLH). Setelah disahkannya UU 1/2023 (KUHP Nasional), terdapat pengaturan sanksi bagi korporasi tersebut dalam Pasal 120 ayat (3). Namun KUHP Nasional tersebut baru akan berlaku pada tahun 2026 dan pengaturannya belum memuat ketentuan terkait parameter selesainya pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup dan menganalisis pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksankan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder, teknik penelusuran melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pertama, parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada indikator atau kriteria keberhasilan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam berkas rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kedua, pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana perlu diatur dengan merevisi Pasal 119 huruf c UUPPLH, sebagai berikut: “Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana yang tidak dipenuhi.” Kata Kunci: pidana tambahan, perbaikan akibat tindak pidana, korporasi Abstract This research departed from a legal loophole regarding a correctional sanction imposed on companies failing to serve a correctional sanction for the crime mentioned in Law 32/2009 (UUPPLH). As Law 1/2023 was passed (National Penal Code), the regulation governing sanctions imposed on companies was enacted in Article 120 paragraph (3). However, the national Penal Code will be in place in 2026, covering the provision of the parameter of the completion of criminal correction. This research aims to analyze the parameters on which the correctional sanction in the case of environmental crime is based and analyze the overlooked sanction for companies in the future. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The primary and secondary data were obtained from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretation. First, the aforementioned parameter will be based on the success indicator or criterion and the period set in the planning document of environmental function. Second, the regulation of the sanction for companies overlooking the sanction concerned must involve the amendment to Article 119 letter c of UUPPLH as follows: “If companies fail to serve the additional correctional criminal sanction over criminal offenses as in the planning of environmental function recovery, corporate wealth and income may be subject to confiscation and auction held by prosecutors to fulfill the additional sentence concerned due to unfulfilled criminal offenses”. Keywords: additional crime, correction due to criminal offense, corporate]]>
