Anang Riyan Ramadianto
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Deviation Of Informed Consent Practices: Understanding The Inspanning Verbintenis And Legal Aspects Anang Riyan Ramadianto
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 8 ISSUE 1 OCTOBER 2023
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.3462

Abstract

This research has the main purpose to determine the legal protection of patients on the deviation of informed consent practices concerned in Inspanning Verbintenis and legal aspects. This article emphasizes normative juridical research with descriptive research specifications approach to understand the deviation that happened in medical field and the importance of Inspanning Verbintenis. This study used secondary data obtained from the literature and is described systematically from the Indonesian law, books, National and International journals, news, and previous research related to informed consent practices and the legal aspect. Previous research found that in specific cased a healthy patient, plastic surgery performed for aesthetic reasons is a Resultaat Verbintenis because it concentrates on the result in accordance with a certain arrangement made at the beginning between the doctor and the patient, namely the actual outcomes as anticipated. Hence, to avoid the deviation and missed conception, the Indonesian regulation system requires legal protection clearly. The planned consequence of the medical action may not be realized due to either Inspanning Verbintenis or Resultaat Verbintenis. Therefore, the goal of informed consent is to safeguard the patient against all medical procedures carried out without their knowledge.
SINERGITAS APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM MEWUJUDKAN MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Anang Riyan Ramadianto; Bayu Akbar Wicaksono
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i2.2533

Abstract

Anak yang Berhadapan dengan hukum yang lebih lanjut disebut sebagai “anak” adalah setiap orang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunaan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang dapat menjelaskan aparat penegak hukum sejatinya dapat berkolaborasi untuk mewujudkan suatu koordinasi yang efisien dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai metode dan prosedur dalam penerapan model restorative justice. Konstruksi sistem penegakan hukum pidana dengan adanya model restorative justice yang telah diimplementasikan saat ini. Sinergitas diantara tiga unsur utama dalam system penegakan hukum pidana baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam hal ini polisi jaksa dan hakim telah memiliki landasan hukum atau legal standing masing-masing dalam implementasinya dilapangan. Walaupun dalam hal mekanisme, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara yang bisa berbeda. Akan tetapi, spirit dan fokus pada perubahan pidana menjadi suatu diskusi dan/atau mediasi yang melibatkan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait dalam perkara anak berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat di dalamnya.