Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pemenuhan Hak Lansia di Kota Ambon Cesar Nurul Ramadhani Opier; Fricean Tutuarima; Marlen S Sapulette
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1245

Abstract

Khusus untuk Lansia, terdapat UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta berbagai Peratuan Pemerintah sebagai turunannya. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud lansia adalah kelompok masyarakat yang telah berusia 60 tahun ke atas. Serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas), Kelanjut usiaan merupakan salah satu regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengatur perihal kelanjut usiaan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan menggunakan interactive models. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konsep ideal pemerintah dalam pemenuhan hak lansia telah berjalan cukup baik, tetapi perlu aturan khusus dalam penggunaanya. Dengan ruang terbuka hijau yang disediakan pemerintah untuk lansia dapat menjadi tempat yang nyaman untuk lansia dalam bersosialisasi dengan teman-teman lansia lainnya. Upaya pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi lansia sudah berjalan cukup optimal. Pemerintah telah berupaya untuk membangun ruang taman hijau sebagai bentuk pemenuhan hak lansia dalam bersosialisasi. Selain itu terdapat perbedaan signifikan setelah implementasi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak lanisa, perbedaan itu terlihat dari aktivitas psikososial lansia yang semakin meningkat. Respon pemerintah yang sangat tanggap dalam pemenuhan hak lansia memberikan kenyaman kepada lansia, ruang terbuka hijau yang dikhususnya untuk lansia dapat membantu lansia dalam meningkatkan sosialisasi mereka dengan teman – teman lansia lainnya.
The Role of the Regional Government of Tual City in Resolving Social Conflicts Between Communities in Tual City (Case Study of the Yarler Complex and the Bandaeli Complex) Marthin Fians Renoat; Fricean Tutuarima; Marlen S Sapulette
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 3, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.3164

Abstract

This research aims to find out the policies taken by the Regional Government in resolving social conflicts in Tual City, as well as finding out the obstacles faced by the regional government in resolving social conflicts in Tual City. This research is a qualitative research with a phenomenological research type, using primary data and secondary data with several informants from the Tual City Government, residents in conflict, as well as people who saw/know about the conflict events in question. Data collection was carried out through interviews, field observations, and documentation. Meanwhile, the data analysis used in this research is qualitative descriptive to describe in detail the reality found in the field. The research results show that the factors that cause social conflict between Yarler residents and Banda Eli residents in Tual City are due to alcohol, the problem of lack of employment opportunities, the spread of hoax information via social media. Based on the results of interviews and observations at the research location, it can be concluded that in handling social conflict between residents of the Yarler complex and residents of the Banda Eli complex, the Tual City Government has handled and resolved it well, but it has not been optimal as mandated in Law Number 7 of 2012