<![CDATA[The Constitutional Court is given the authority to regulate its own procedural law in the form of Constitutional Court regulations. Because the Constitutional Court has the authority to make its own procedural law, it is not uncommon for procedural laws to change. This is different from other procedural laws which are in the form of laws, for example criminal procedural law, civil procedural law, state administrative judicial procedural law, and religious judicial procedural law. The aim of this research is to provide ideas on how procedural law can be effectively used in trials at the Constitutional Court. The method used in this research is normative research, as a consequence of prescriptive and applied legal research. The data used is secondary data. The findings in this research recommend that procedural law be made into law. Research like this is very important so that possible deficiencies in the rules related to procedural law can be overcome so that the pursuit of justice can be more certain.Keywords: Constitutional Court; Procedural Law; Constitution AbstrakMahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengatur hukum acaranya sendiri dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan dimiliki Mahkamah Konstitusi membuat hukum acaranya sendiri, maka tidak jarang terjadi perubahan hukum acara. Berbeda halnya dengan hukum acara lain yang bentuknya undang-undang, contohnya hukum acara pidana, Hukum acara perdata, Hukum acara peradilan tata usaha negara, maupun hukum acara peradilan agama. Tujuan penelitian ini adalah memberi pemikiran bagaimana hukum acara yang efektif dipakai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, sebagai konsekuensi dari penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menganjurkan supaya dibuat hukum acara dalam undang-undang. Penelitian seperti ini penting sekali agar kekurangan yang mungkin ada dalam aturan terkait hukum acara dapat diatasinya sehingga pelaksanaan pencarian keadilan lebih pasti.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Hukum Acara; Undang-Undang]]>
